Desakan Pecat Sri Mulyani dari MPR Tidak Boleh Dipandang Sebelah Mata

Desakan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, MPR merupakan lembaga yang menjadi wadah berkumpulnya perwakilan partai politik dan daerah di parlemen.

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai, jika Sri Mulyani berani melawan MPR, maka hal itu sama saja berani menjadi musuh bersama para anggota parlemen.

“Di mana MPR merupakan tempat berkumpulnya DPD dan DPR, apalagi MPR ini kan kamar perlemen ketiga yang merupakan ciri khas Indonesia," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/12).

Bagi Saiful Anam, Sri Mulyani terlalu berani mengambil resiko jika benar memotong anggaran MPR. Apalagi pemotongan terjadi di saat jumlah pimpinan MPR justru bertambah.

Sri Mulyani harus paham bahwa MPR pernah perkasa di masa Orde Baru. Saat itu MPR menjadi lembaga tertinggi yang bisa mengajukan dan menjatuhkan seorang presiden.

“Singkatnya, terlalu beresiko bagi Sri Mulyani mengambil kebijakan pemotongan anggaran tersebut. Karena bisa jadi jabatannya menjadi taruhannya," tegasnya.