Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir/Net

Politik

Besok, Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN Laporkan Thohir Brother ke KPK

SENIN, 06 DESEMBER 2021 | 19:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dugaan korupsi oleh Thohir bersaudara bakal dilaporkan Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN yang terdiri dari BUMN Watch, LBH BUMN, Komite Anti Korupsi Indonesia, SERBU BUMN dan Pasukan Tetap Jokowi.

"Iya, besok di KPK Jam 13.00 WIB siang (akan dilaporkan)," kata Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN Ahmad Fikri saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin sore (6/12).

Ahmad Fikri mengungkapkan, pelaporan dugaan korupsi dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Garibaldi Thohir berkenaan dengan adanya kontrak di BUMN banyak merugikan BUMN. Salah satunya adalah kontrak antara PT Rekayasa Industri dengan PT Panca Amara Utama (PAU).


Dia mencatat, ada potensi merugikan keuangan negara dalam proyek tersebut, yakni sebesar Rp 2 triliun karena tidak melakukan pembayaran biaya proyek kepada perusahaan BUMN yakni PT Rekayasa Industri (Rekind)

"Hal ini terkait pembangunan proyek Pabrik Amonia Banggai di Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah," ungkapnya.

Selain itu, Ahmad Fikri juga menyebut PT PAU sendiri dikendalikan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA), yang mana Kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir merupakan salah satu pemegang sahamnya. Adalah Boy Thohir (BT) juga tercatat sebagai presiden komisaris PT PAU.

"Menurut BPK, PT Rekind berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pengadaan vendor sebesar 238.987 dolar Amerika Serikat," tuturnya.

Atas dasar itu, Ahmad Fikri menegaskan bahwa Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN akan mengantarkan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Erick Thohir dan Boy Thohir.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya