Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir/Net

Politik

Besok, Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN Laporkan Thohir Brother ke KPK

SENIN, 06 DESEMBER 2021 | 19:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dugaan korupsi oleh Thohir bersaudara bakal dilaporkan Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN yang terdiri dari BUMN Watch, LBH BUMN, Komite Anti Korupsi Indonesia, SERBU BUMN dan Pasukan Tetap Jokowi.

"Iya, besok di KPK Jam 13.00 WIB siang (akan dilaporkan)," kata Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN Ahmad Fikri saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin sore (6/12).

Ahmad Fikri mengungkapkan, pelaporan dugaan korupsi dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Garibaldi Thohir berkenaan dengan adanya kontrak di BUMN banyak merugikan BUMN. Salah satunya adalah kontrak antara PT Rekayasa Industri dengan PT Panca Amara Utama (PAU).


Dia mencatat, ada potensi merugikan keuangan negara dalam proyek tersebut, yakni sebesar Rp 2 triliun karena tidak melakukan pembayaran biaya proyek kepada perusahaan BUMN yakni PT Rekayasa Industri (Rekind)

"Hal ini terkait pembangunan proyek Pabrik Amonia Banggai di Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah," ungkapnya.

Selain itu, Ahmad Fikri juga menyebut PT PAU sendiri dikendalikan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA), yang mana Kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir merupakan salah satu pemegang sahamnya. Adalah Boy Thohir (BT) juga tercatat sebagai presiden komisaris PT PAU.

"Menurut BPK, PT Rekind berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pengadaan vendor sebesar 238.987 dolar Amerika Serikat," tuturnya.

Atas dasar itu, Ahmad Fikri menegaskan bahwa Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN akan mengantarkan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Erick Thohir dan Boy Thohir.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya