Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir/Net

Politik

Besok, Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN Laporkan Thohir Brother ke KPK

SENIN, 06 DESEMBER 2021 | 19:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dugaan korupsi oleh Thohir bersaudara bakal dilaporkan Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN yang terdiri dari BUMN Watch, LBH BUMN, Komite Anti Korupsi Indonesia, SERBU BUMN dan Pasukan Tetap Jokowi.

"Iya, besok di KPK Jam 13.00 WIB siang (akan dilaporkan)," kata Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN Ahmad Fikri saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin sore (6/12).

Ahmad Fikri mengungkapkan, pelaporan dugaan korupsi dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Garibaldi Thohir berkenaan dengan adanya kontrak di BUMN banyak merugikan BUMN. Salah satunya adalah kontrak antara PT Rekayasa Industri dengan PT Panca Amara Utama (PAU).


Dia mencatat, ada potensi merugikan keuangan negara dalam proyek tersebut, yakni sebesar Rp 2 triliun karena tidak melakukan pembayaran biaya proyek kepada perusahaan BUMN yakni PT Rekayasa Industri (Rekind)

"Hal ini terkait pembangunan proyek Pabrik Amonia Banggai di Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah," ungkapnya.

Selain itu, Ahmad Fikri juga menyebut PT PAU sendiri dikendalikan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA), yang mana Kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir merupakan salah satu pemegang sahamnya. Adalah Boy Thohir (BT) juga tercatat sebagai presiden komisaris PT PAU.

"Menurut BPK, PT Rekind berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pengadaan vendor sebesar 238.987 dolar Amerika Serikat," tuturnya.

Atas dasar itu, Ahmad Fikri menegaskan bahwa Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN akan mengantarkan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Erick Thohir dan Boy Thohir.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya