Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Survei Indikator: Tamatan SD Hingga Akademisi Tolak Jokowi Tiga Periode

MINGGU, 05 DESEMBER 2021 | 23:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana Joko Widodo menjadi Presiden untuk yang ketiga kalinya ternyata banyak penolakan. Hasil survei Indikator Politik Indonesia, memotret semakin tinggi pendidikan seseorang menolak Presiden Joko Widodo untuk maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2024 yang akan datang.

Demkian disampaikan Direktur Eksekutif Survei Indikator Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil surveinya secara virtual terkait kinerja presiden, pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan peta elektoral terkini, Minggu (5/12).

Dalam hasil temuannya disebutkan, pada jenjang pendidikan masyarakat setingkat SD hanya 44,9 persen yang setuju Jokowi tiga periode, sedangkan 49,7 persen tidak setuju. Untuk setingkat SMP/SLTA hanyak 43.9 persen yang setuju, dan 52,2 persen yang menolak atau kurang setuju Jokowi tiga periode.


Selanjutnya untuk tingkat SMA/SLTA hanya 36.8 persen yang setuju atau sangat setuju Presiden Jokowi tiga periode, namun 59.9 persen kurang atau menolak tiga periode. Jenjang perkuliahan atau akademisi yang setuju Jokowi tiga periode hanya 17.9 persen, sebanyak 80.1 persen kurang atau menolak penambahan periode kepemimpinan Jokowi.

Adapun dari tingkat pekerjaannya, petani, buruh kasar, pekerja tidak tetap, supir ojek, PKL dan pengangguran tidak setuju Presiden Joko Widodo tiga periode sebanyak 56.0 persen. Sebanyak 66.5 persen dari kalangan pegawai, wiraswasta, guru, dosen, tidak setuju atau menolak Presiden Jokowi tiga periode. Ibu rumah tangga pun tidak setuju Jokowi tiga periode, sebanyak 58.4 persen.

Hasil temuan survei Indikator Indonesia ini dilakukan dalam metode multistage random sampling, dengan total sampel 2020 responden dengan perincian sampel basis sebanyak 1.220 orang dan over sample sebanyak 800 responden di sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan margin error kurang lebih 2,9 persen.



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya