Minta Sri Mulyani Dipecat, Manuver Bamsoet dan Fadel Muhammad terkait Reshuffle Kabinet?

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) dianggap sedang berharap menaikkan posisi tawar menjelang reshuffle kabinet.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Exposit Strategic Political, Arif Susanto dalam acara Diskusi Politik bertajuk "MPR Vs SMI Seteru Jelang Reshuffle". Diskusi itu diselenggarakan oleh Formappi dan Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) dengan model virtual, Minggu sore (5/12).

Arif mengatakan, pimpinan MPR yakni Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Fadel Muhammad dianggap terkesan membawa masalah personal ke dalam masalah kelembagaan.

"Mungkin adalah problem yang sifatnya partikular. Misalnya, problem yang dihadapi oleh persaingan yang sudah kita kenal antara Airlangga Hartarto dengan Bamsoet misalnya, tapi dibawa ke problem kelembagaan, dengan membawa nama MPR," ujar Arif seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (5/12).

Sikap kedua pimpinan MPR tersebut kata Arif, sebenarnya merendahkan lembaga MPR. Sebab, kata Arif, MPR merupakan satu dari tiga lembaga penting yang punya kewenangan legislasi.

Bamsoet di mata Arif sedang berusaha mengambil keuntungan saat melakukan tindak politik menyerang Menkeu Sri Mulyani.

"Ini sih sebenarnya cuma main-main, tujuannya adalah hanya untuk menaikkan posisi tawar. Jadi, dengan satu pernyataan dengan satu tindakan, ada lebih dari satu kepentingan yang bisa terakomodasi," jelas Arif.

Ia kemudian menyinggung, dinamika politik koalisi pemerintahan Joko Widodo paska PAN bergabung. Ia melihat, bergabungnya PAN akan mempengaruhi formasi kabinet dari unsur Parpol dan non Parpol.

"Tapi sering kali pertimbangan pokok untuk melakukan perombakan itu lebih mengindikasikan kepentingan politik dibandingkan kepentingan kinerja pemerintahan," kata Arif.

Dalam pandangan Arif, manuver yang dilakukan Bamsoet maupun Fadel Muhammad kata Arif, diarahkan pada upaya mempertahankan atau menambah "kue" yang didapat dalam kabinet.

"Problemnya adalah, penentuan menteri tidak lebih daripada jatah, jadi pertimbangan utamanya bukan kapasitas dan kapabilitas calon menteri. Seperti yang seringkali dikutip oleh banyak orang, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Jadi politiknya sesederhana itu," pungkas Arif.