Usai Kudeta, Jenderal Sudan Janji Tak Akan Campuri Lagi Urusan Politik Setelah Pemilu 2023

Setelah pemilu digelar pada 2023 dan pemerintahan terpilih melangkah maju, militer Sudan tidak akan lagi campur tangan dalam urusan politik.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Jenderal Abdel Fattah Al Burhan dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada Sabtu (4/12).

"Ketika pemerintah terpilih, saya tidak berpikir tentara, angkatan bersenjata, atau pasukan keamanan mana pun akan berpartisipasi dalam politik. Inilah yang kami sepakati dan ini adalah situasi alami," kata Burhan.

Burhan yang memimpin kudeta atas pemerintahan Omar Al Bashir pada akhir Oktober lalu ini juga mengumumkan telah membentuk pemerintahan transisi.

"Partai Kongres Nasional (yang digawangi Al Bashir) tidak akan menjadi bagian dari transisi dalam bentuk apa pun dan kami berkomitmen untuk ini," tegasnya.

Setelah melakukan kudeta, militer telah mencapai kesepakatan pada 21 November untuk mengembalikan Perdana Menteri Abdalla Hamdok untuk memimpin kabinet teknokratis hingga pemilihan umum pada Juli 2023.

Kudeta yang dipimpin Burhan sendiri menuai kecaman internasional dan publik di dalam negeri.

Aksi protes menolak kudeta dilaporkan telah menewaskan 44 orang, dengan banyak yang terluka.