Fraksi PAN Minta PLN Kaji Ulang Kenaikan Tarif Listrik

Dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan mayoritas masyarakat diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan PT PLN (Persero) menaikan tarif listrik.

Harapan tersebut disampaikan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Komisi VII DPR RI, menanggapi rencana PLN menyesuaikan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non-subsidi pada tahun 2022.

Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, meminta PLN mengkaji secara hati-hati rencana kenaikan tarif listrik bagi kelompok non subsidi

Menurut Eddy yang juga Sekjen PAN ini, kenaikan tarif listrik akan memberatkan bagi konsumen yang sampai sekarang ekonominya masih terdampak Pandemi Covid-19

"Bagaimanapun juga pelanggan listrik non subsidi juga terdampak Pandemi Covid-19. Dalam hal ini usaha menengah, rumah tangga dan komersial," ujar Eddy kepada wartawan pada Jumat (3/12).

Karena itu, Eddy meminta PLN untuk mengkaji secara seksama rencana kenaikan tarif listrik yang dirasa akan semakin memberatkan konsumen. Sehingga menurutnya, PLN harus terlebih dahulu membahas rencana kenaikan tarif listrik tersebut bersama DPR RI.

"Kami di DPR meminta agar PLN membahas terlebih dahulu kenaikan listrik ini di Komisi VII DPR agar sosialisasi di masyarakat bisa dilaksanakan secara baik dan tidak menimbulkan polemik apalagi kegaduhan yang tidak perlu," pungkas Anggota DPR RI Dapil Cianjur-Kota Bogor ini.

Rencana kenaikan tarif listrik ini, disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana.

Dia mengatakan besaran penyesuaian tarif yang akan diterapkan sesuai aturan awal pada 2022 dengan tetap memperhatikan kondisi pandemi Covid-19.