Harga PCR yang dipatok hingga maksimal Rp 275 ribu dinilai masih telalu mahal. Atas alasan itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir menurunkan lagi batas harga tes PCR. Menurutnya, harga PCR masih bisa ditekan di bawah Rp 200 ribu.
"Kalau kita mau jujur, itu di bawah Rp 100 ribu pun bisa, dan kami sudah meminta dalam RDP itu bahwa BUMN Farmasi kita untuk mengevaluasi harga PCR kita yang dikelola oleh BUMN Farmasi," ujar politisi Gerindra itu kepada wartawan, Jumat (3/12).
Pernyataan serupa pernah dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12). Termasuk saat Komisi VI DPR RI rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Biofarma, PT Kimia Farma, PT Indofarma dan PT Phapros pada 9 November 2021 lalu.
Dia mengingatkan bahwa fungsi dan peran BUMN selain menyetorkan deviden ke negara juga menjadi
agent of development yang harus dirasakan kehadirannya dan manfaatnya oleh masyarakat.
"Dan untuk itu saya mendorong kepada Pak Menteri BUMN agar harga tes PCR yang dilakukan oleh lab-lab BUMN, maupun rumah sakit BUMN yang dikelola oleh BUMN itu bisa di bawah Rp 200 ribu," tegasnya.
Dalam hitungannya, dengan harga di bawah Rp 200 ribu saja klinik atau laboratorium yang melakukan uji tes PCR sudah mendapatkan untung. Untuk itu dia ingin agar Menteri Erick bisa menurunkan harga tes PCR di laboratorium, klinik, dan Rumah Sakit milik BUMN.
“Harapan kita Pak Menteri mendorong itu, sehingga BUMN kita benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya di bawah kepemimpinan Pak Erick sebagai Menteri BUMN, jadi saya rekomendasikan harga PCR segera diatur di bawah Rp 200 ribu," tutupnya.
