Berita

Ahok disarankan mundur dari Komut Pertamina agar lebih bebas umbar masalah ke ruang publik/Net

Politik

Ahok Lebih Baik jadi Pengamat Biar Leluasa Koar-koar di Medsos

JUMAT, 03 DESEMBER 2021 | 17:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sering koar-koar di media sosial dan mengkritik perusahaan di tempatnya bekerja, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disarankan untuk meninggalkan posisi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina dan menjadi pengamat.

Begitu sindiran yang disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi seringnya Ahok mengumbar-umbar persoalan perusahaan Pertamina dibanding mengatasinya di internal.

"Kalau Ahok masih tetap demikian (koar-koar di Medsos), sebaiknya segera meninggalkan posisi Komisaris, sebaiknya lebih memilih posisi sebagai pejabat publik atau pengamat yang lebih bebas membawa setiap persoalan ke wilayah publik," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/12).


Karena menurut Saiful, gaya-gaya yang ditunjukkan Ahok dinilai kurang elegan dan dapat merusak citra BUMN di mata publik.

Pendapat Saiful, sebagai Komisaris Utama seharusnya mantan Gubernur DKI Jakarta bisa menyelesaikan masalah di internal Pertamina.

Jika semua persoalan diumbar ke publik, Direksi akan tidak leluasa menjalankan peran dan fungsinya.

"Saya kira (Direksi) menjadi tidak lincah dan justru menghambat kinerja Pertamina apabila terus-terusan demikian," jelas Saiful.

Menurut Saiful, posisi Ahok sebagai Komisaris BUMN jauh berbeda dengan jabatan pejabat publik yang bisa membawa semua persoalan ke ranah publik.

"Saya kira kalau masih (koar-koar masalah ke publik) selalu ditunjukkan oleh Ahok, maka kemungkinannya dua, yaitu dipecat oleh Erick atau mengundurkan diri jadi pengamat saja," pungkas Saiful.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya