Berita

Ahok disarankan mundur dari Komut Pertamina agar lebih bebas umbar masalah ke ruang publik/Net

Politik

Ahok Lebih Baik jadi Pengamat Biar Leluasa Koar-koar di Medsos

JUMAT, 03 DESEMBER 2021 | 17:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sering koar-koar di media sosial dan mengkritik perusahaan di tempatnya bekerja, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disarankan untuk meninggalkan posisi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina dan menjadi pengamat.

Begitu sindiran yang disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi seringnya Ahok mengumbar-umbar persoalan perusahaan Pertamina dibanding mengatasinya di internal.

"Kalau Ahok masih tetap demikian (koar-koar di Medsos), sebaiknya segera meninggalkan posisi Komisaris, sebaiknya lebih memilih posisi sebagai pejabat publik atau pengamat yang lebih bebas membawa setiap persoalan ke wilayah publik," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/12).

Karena menurut Saiful, gaya-gaya yang ditunjukkan Ahok dinilai kurang elegan dan dapat merusak citra BUMN di mata publik.

Pendapat Saiful, sebagai Komisaris Utama seharusnya mantan Gubernur DKI Jakarta bisa menyelesaikan masalah di internal Pertamina.

Jika semua persoalan diumbar ke publik, Direksi akan tidak leluasa menjalankan peran dan fungsinya.

"Saya kira (Direksi) menjadi tidak lincah dan justru menghambat kinerja Pertamina apabila terus-terusan demikian," jelas Saiful.

Menurut Saiful, posisi Ahok sebagai Komisaris BUMN jauh berbeda dengan jabatan pejabat publik yang bisa membawa semua persoalan ke ranah publik.

"Saya kira kalau masih (koar-koar masalah ke publik) selalu ditunjukkan oleh Ahok, maka kemungkinannya dua, yaitu dipecat oleh Erick atau mengundurkan diri jadi pengamat saja," pungkas Saiful.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya