Berita

Ahok disarankan mundur dari Komut Pertamina agar lebih bebas umbar masalah ke ruang publik/Net

Politik

Ahok Lebih Baik jadi Pengamat Biar Leluasa Koar-koar di Medsos

JUMAT, 03 DESEMBER 2021 | 17:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sering koar-koar di media sosial dan mengkritik perusahaan di tempatnya bekerja, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disarankan untuk meninggalkan posisi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina dan menjadi pengamat.

Begitu sindiran yang disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi seringnya Ahok mengumbar-umbar persoalan perusahaan Pertamina dibanding mengatasinya di internal.

"Kalau Ahok masih tetap demikian (koar-koar di Medsos), sebaiknya segera meninggalkan posisi Komisaris, sebaiknya lebih memilih posisi sebagai pejabat publik atau pengamat yang lebih bebas membawa setiap persoalan ke wilayah publik," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/12).


Karena menurut Saiful, gaya-gaya yang ditunjukkan Ahok dinilai kurang elegan dan dapat merusak citra BUMN di mata publik.

Pendapat Saiful, sebagai Komisaris Utama seharusnya mantan Gubernur DKI Jakarta bisa menyelesaikan masalah di internal Pertamina.

Jika semua persoalan diumbar ke publik, Direksi akan tidak leluasa menjalankan peran dan fungsinya.

"Saya kira (Direksi) menjadi tidak lincah dan justru menghambat kinerja Pertamina apabila terus-terusan demikian," jelas Saiful.

Menurut Saiful, posisi Ahok sebagai Komisaris BUMN jauh berbeda dengan jabatan pejabat publik yang bisa membawa semua persoalan ke ranah publik.

"Saya kira kalau masih (koar-koar masalah ke publik) selalu ditunjukkan oleh Ahok, maka kemungkinannya dua, yaitu dipecat oleh Erick atau mengundurkan diri jadi pengamat saja," pungkas Saiful.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya