Sindir UMP Buruh di Hadapan Cak Imin, JK: Yang Kena Menteri PKB Kan?

Kritik pada kinerja Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang tidak sesuai harapan buruh, juga menjadi perhatian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kritikan itu disampaikan JK dihadapan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat berbicara di dalam Halaqoh Satu Abad NU bertema "Gagasan Kontributif Membanghn Kemandirian Ekonomi Nahdliyyin" di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/12).

Dikatakan JK, majunya negara sangat tergabung pada pentingnya kebijakan pemerintah. Pada posisi ini, Ida Fauziah adalah kader PKB yang merupakan salah satu bagian dari koalisi pemerintah.

"Bagaimana memberikan potensi-potensi nasional atau pribumi untuk maju lagi? Bagaimana menteri-menteri PKB yang ada di kabinet mendukung itu?" kata JK.

Salah satu kurangnya kepekaan PKB pada kebijakan pemerintah, kata JK, ketika Ida Fauziah sebagai Menaker gagal memenuhi harapan buruh soal kenaikan UMP yang layak.

"Sekarang UMR lagi dikritik, yang kena itu menteri PKB kan, (Menteri) tenaga kerja," katanya.

Menurutnya, ada benarnya juga jika terdapat kritikan yang menyatakan kalau upah minimum masih rendah, bahkan di bawah inflasi. Ketika rill masyarakat menurun, akan berdampak langsung pada daya beli yang juga akan turun.

Fakta yang terjadi, kata JK, upah buruh yang menjadi sorotan adalah ketika kenaikan hanya berkisar puluhan ribu.

"Nah sekarang perumusannya agak lain lagi, sehingga ada daerah yang kenaikannya hanya Rp 200 rupiah, ada Rp 1.000 rupiah, ada seperti itu, ada Rp 10 ribu, Rp 20 ribu," pungkasnya.

Acara yang dibuka Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar ini mendatangkan mantan Menteri Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, sebagai narasumber.

Selain itu, Mantan Ketum PB PMII dan Wasekjen PP GP Ansor NU yang juga penulis buku Nahdlatut Tujjar, Addin Jauharudin dan Direktur Infid, Sugeng Bahagijo.