Berita

Upacara peresmian Barbados menjadi negara republik/Net

Dunia

Tinggalkan Ratu Elizabeth, Barbados Jatuh ke Pelukan Xi Jinping?

KAMIS, 02 DESEMBER 2021 | 17:30 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan Barbados untuk pergi dari naungan Kerajaan Inggris dan menjadi republik dinilai tidak terlepas dari campur tangan China.

Surat kabar Inggris, The Spectator, berspekulasi bahwa keputusan Barbados untuk mencopot Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara ada hubungannya dengan investasi China.

Menurut laporan The Spectator, Barbados telah menandatangani Belt and Road Initiatives (BRI), bahkan sebuah kantor untuk memfasilitasi investasi di Barbados sudah dibuka di Beijing.


"Perdana Menteri (Barbados) Mia Mottley menyebut Presiden Xi (Jinping) 'sangat menarik'," tulis media Inggris itu.

Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti sumbangan Beijing bernilai jutaan dolar untuk angkatan bersenjata di negara Karibia tersebut. Bahkan saat ini Barbados juga telah mengirim perwiranya untuk pelatihan militer ke China.

Barbados mendaftar untuk BRI pada tahun 2019 hampir bersama dengan negara-negara Karibia lainnya yang mempertimbangkan tawaran China. Beijing disebut telah menggelontorkan hampir 530 juta dolar AS di negara-negara kepulauan di Karibia untuk proyek infrastruktur.

Ketika dimintai tanggapan perihal laporan The Spectator, penasihat PM Mottley untuk investasi, Avinash Persuad mengecamnya.

"Barbados adalah negara berdaulat yang merdeka dan kami dengan giat mempertahankan kemerdekaan kami. Secara finansial kami tidak terikat pada satu pemain tertentu dan kami akan memastikan bahwa kami tidak, karena itu akan memengaruhi kemampuan kita untuk membela apa yang benar ketika kita membutuhkannya," terang Persuad.

Barbados secara resmi berubah menjadi republik setelah 50 tahun berada dalam naungan negara persemakmuran dalam sebuah upacara Selasa (30/11). Dengan perubahan tersebut, Barbados mengangkat Sandra Mason sebagai presiden pertamanya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya