Berita

Upacara peresmian Barbados menjadi negara republik/Net

Dunia

Tinggalkan Ratu Elizabeth, Barbados Jatuh ke Pelukan Xi Jinping?

KAMIS, 02 DESEMBER 2021 | 17:30 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan Barbados untuk pergi dari naungan Kerajaan Inggris dan menjadi republik dinilai tidak terlepas dari campur tangan China.

Surat kabar Inggris, The Spectator, berspekulasi bahwa keputusan Barbados untuk mencopot Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara ada hubungannya dengan investasi China.

Menurut laporan The Spectator, Barbados telah menandatangani Belt and Road Initiatives (BRI), bahkan sebuah kantor untuk memfasilitasi investasi di Barbados sudah dibuka di Beijing.


"Perdana Menteri (Barbados) Mia Mottley menyebut Presiden Xi (Jinping) 'sangat menarik'," tulis media Inggris itu.

Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti sumbangan Beijing bernilai jutaan dolar untuk angkatan bersenjata di negara Karibia tersebut. Bahkan saat ini Barbados juga telah mengirim perwiranya untuk pelatihan militer ke China.

Barbados mendaftar untuk BRI pada tahun 2019 hampir bersama dengan negara-negara Karibia lainnya yang mempertimbangkan tawaran China. Beijing disebut telah menggelontorkan hampir 530 juta dolar AS di negara-negara kepulauan di Karibia untuk proyek infrastruktur.

Ketika dimintai tanggapan perihal laporan The Spectator, penasihat PM Mottley untuk investasi, Avinash Persuad mengecamnya.

"Barbados adalah negara berdaulat yang merdeka dan kami dengan giat mempertahankan kemerdekaan kami. Secara finansial kami tidak terikat pada satu pemain tertentu dan kami akan memastikan bahwa kami tidak, karena itu akan memengaruhi kemampuan kita untuk membela apa yang benar ketika kita membutuhkannya," terang Persuad.

Barbados secara resmi berubah menjadi republik setelah 50 tahun berada dalam naungan negara persemakmuran dalam sebuah upacara Selasa (30/11). Dengan perubahan tersebut, Barbados mengangkat Sandra Mason sebagai presiden pertamanya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya