Berita

Kyaw Moe Tun, Dutabesar Myanmar untuk PBB yang ditunjuk pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan/Net

Dunia

Meski Tak Diberi Kursi di PBB, Junta Myanmar Keukeuh Kirim Perwakilan

KAMIS, 02 DESEMBER 2021 | 15:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Junta Myanamr mengecam keputusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang belum memberikan lampu hijau kepada pihaknya untuk menjadi perwakilan di badan-badan internasional.

Berdasarkan pengumuman pada Rabu (1/12), Komite Kredensial PBB menunda keputusan apakah memberi izin atau tidak kepada junta Myanmar dan Taliban Afghanistan untuk mewakili negara-negaranya di PBB.

"Keputusan ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan keberadaan negara kami," kata jurubicara junta Myanmar Zaw Min Tun kepada AFP.


"Kami akan terus menyerahkan (ke PBB) seperti biasa sesuai dengan prosedur diplomatik dan hak perwakilan sesuai dengan hukum internasional dan lokal," tambahnya.

Junta Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipimpin Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Februari. Mereka mengajukan Aung Thurein sebagai utusannya di PBB, menggantikan dutabesar saat ini, Kyaw Moe Tun.

Penangguhan itu membuat Kyaw Moe Tun yang ditunjuk oleh pemerintahan yang digulingkan masih duduk di kursi PBB.

Kyaw Moe Tun berusaha dicopot oleh junta setelah ia memberikan salut tiga jari kepada pengunjuk rasa demokrasi dari kursinya di PBB, dengan berani menentang desakan junta bahwa dia tidak lagi mewakili negara.

Komite Kredensial PBB beranggotakan sembilan negara, yaitu, Rusia, China, Amerika Serikat (AS), Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone dan Swedia. Mereka bertugas untuk mempertimbangkan kredensial 193 anggota Majelis Umum PBB.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya