Berita

Kyaw Moe Tun, Dutabesar Myanmar untuk PBB yang ditunjuk pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan/Net

Dunia

Meski Tak Diberi Kursi di PBB, Junta Myanmar Keukeuh Kirim Perwakilan

KAMIS, 02 DESEMBER 2021 | 15:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Junta Myanamr mengecam keputusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang belum memberikan lampu hijau kepada pihaknya untuk menjadi perwakilan di badan-badan internasional.

Berdasarkan pengumuman pada Rabu (1/12), Komite Kredensial PBB menunda keputusan apakah memberi izin atau tidak kepada junta Myanmar dan Taliban Afghanistan untuk mewakili negara-negaranya di PBB.

"Keputusan ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan keberadaan negara kami," kata jurubicara junta Myanmar Zaw Min Tun kepada AFP.


"Kami akan terus menyerahkan (ke PBB) seperti biasa sesuai dengan prosedur diplomatik dan hak perwakilan sesuai dengan hukum internasional dan lokal," tambahnya.

Junta Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipimpin Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Februari. Mereka mengajukan Aung Thurein sebagai utusannya di PBB, menggantikan dutabesar saat ini, Kyaw Moe Tun.

Penangguhan itu membuat Kyaw Moe Tun yang ditunjuk oleh pemerintahan yang digulingkan masih duduk di kursi PBB.

Kyaw Moe Tun berusaha dicopot oleh junta setelah ia memberikan salut tiga jari kepada pengunjuk rasa demokrasi dari kursinya di PBB, dengan berani menentang desakan junta bahwa dia tidak lagi mewakili negara.

Komite Kredensial PBB beranggotakan sembilan negara, yaitu, Rusia, China, Amerika Serikat (AS), Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone dan Swedia. Mereka bertugas untuk mempertimbangkan kredensial 193 anggota Majelis Umum PBB.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya