Berita

ILustrasi/Net

Dunia

Australia Tunda Buka Perbatasan Hingga 15 Desember karena Lonjakan Kasus, China Ingatkan Siswanya Waspada Covid-19

KAMIS, 02 DESEMBER 2021 | 14:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah Australia menunda rencana pembukaan kembali perbatasannya selama dua pekan menyusul meningkatnya kasus-kasus baru Covid-19, Kedutaan Besar China di Canberra juga ikut memperingatkan siswa asal negaranya agar menjaga kesehatan dan keselamatan di negara tersebut.

Sebelumnya pada Senin (29/11) pemerintah Australia memutuskan untuk menghentikan langkah pembukaan kembali negara itu termasuk bagi kelompok pelajar internasional, pekerja kemanusiaan, pekerja liburan, dan pemegang visa keluarga sementara, mulai 1 hingga 15 Desember.

Siswa internasional yang telah disuntik penuh dengan vaksin Sinovac dan Sinopharm, yang disetujui oleh Administrasi Australia, dapat masuk ke negara itu mulai 15 Desember.


Kedutaan Besar China dalam pengumuman yang dikeluarkan pada Selasa (30/11) menyarankan agar para pelajar memilih waktu dan rute penerbangan ke Australia.

"Mahasiswa dapat melanjutkan untuk mengambil kursus online dan bentuk studi lainnya sesuai dengan peraturan universitas," kata pengumuman tersebut, seperti dikutip dari Global Times.

Baru-baru ini, lebih dari 100 kasus baru telah dilaporkan setiap hari di negara bagian New South Wales, sementara di Victoria, jumlah harian telah mencapai lebih dari 1.000 kasus baru. Selain itu ada juga temuan lima kasus varian Omicron di negara itu.

Sebelumnya Australia berencana untuk membuka kembali perbatasannya setelah memvaksinasi 86,8 persen dari populasi yang memenuhi syarat.

Rencana pembukaan perbatasan tersebut menarik keprihatinan dari Chen Hong, profesor dan Direktur Pusat Studi Australia di Universitas Normal China Timur.

"Vaksin bukanlah peluru perak untuk menghindari infeksi meskipun faktanya tingkat vaksinasi di Australia telah meningkat," kata Chen.

Chen khawatir pembukaan kembali perbatasan dan pelonggaran pembatasan anti-pandemi di beberapa negara bagian Australia akan menyebabkan gelombang kasus lain, terutama dengan kedatangan varian Omicron.

Chen menunjukkan bahwa pembukaan kembali perbatasan dan langkah-langkah anti-pandemi yang dilonggarkan di negara itu didorong oleh kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan potensi ancaman yang mungkin ditimbulkannya.

"Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengambil kebijakan sebagai alat tawar-menawar untuk meningkatkan profilnya untuk pemilihan federal tahun depan yang tidak bertanggung jawab," kritik Chen.

Selain menyoroti masalah kesehatan, Kedutaan China juga mengingatkan bahwa saat ini masih ada pernyataan bermusuhan dan tindakan agresif terhadap mahasiswa China di Australia.

"Sejak Canberra telah meracuni hubungan China-Australia, sentimen anti-China telah disesatkan oleh media lokal," kata Chen.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya