Berita

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Net

Politik

Pengamat: Ahok Kan Senengnya Koar-koar, Bagusnya Dia Jadi Oposisi

KAMIS, 02 DESEMBER 2021 | 12:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disarankan duduk manis sebagai oposisi supaya bisa bebas mengkritik pemerintah.

Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) belakangan disorot karena vokal mengkritik kerja-kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ruang publik.

Ahok bahkan menggugat roadmap mobil listrik (electric Vehicle atau eV), program yang sedang dikerjakan Presiden Joko Widodo.


Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyarankan agar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut melepas jabatannya dan kemudian berdiri di barisan oposisi. Dengan begitu, Ahok bisa lebih leluasa dalam mengkritik.

"Karena Ahok itu kan senengnya berkoar-koar. Bagusnya dia jadi pihak oposisi, agar bisa berkoar-koar mengkritisi pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/12).

Dikatakan Ujang, Ahok sekalipun akan mengganggu tatanan kerja di Pertamina akan berat untuk angkat kaki. Pasalnya, gaji komisaris tidak bisa dikatakan sedikit.

"Jika Ahok dianggap menghalangi tatanan program di Pertamina, angkat kaki itu lebih baik. Tapi kan gak mungkin, karena gajinya kan selangit," seloroh Ujang sambil tertawa.

Ujang juga menyoroti pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang tegas menekankan kepada siapa saja yang tidak setuju dengan program mobil listrik tanah air harus menyingkir.

Menurut akademisi Universitas Al Azhar ini, pernyataan Bahlil menegaskan bahwa pernyataan Ahok pada road map mobil listrik memang sudah mengganggu.

"Mungkin saja Bahlil terganggu dan risih dengan komentar-komentar Ahok terkait mobil listrik. Sehingga Bahlil berkomentar keras," tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya