Berita

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Net

Politik

Pengamat: Ahok Kan Senengnya Koar-koar, Bagusnya Dia Jadi Oposisi

KAMIS, 02 DESEMBER 2021 | 12:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disarankan duduk manis sebagai oposisi supaya bisa bebas mengkritik pemerintah.

Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) belakangan disorot karena vokal mengkritik kerja-kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ruang publik.

Ahok bahkan menggugat roadmap mobil listrik (electric Vehicle atau eV), program yang sedang dikerjakan Presiden Joko Widodo.


Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyarankan agar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut melepas jabatannya dan kemudian berdiri di barisan oposisi. Dengan begitu, Ahok bisa lebih leluasa dalam mengkritik.

"Karena Ahok itu kan senengnya berkoar-koar. Bagusnya dia jadi pihak oposisi, agar bisa berkoar-koar mengkritisi pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/12).

Dikatakan Ujang, Ahok sekalipun akan mengganggu tatanan kerja di Pertamina akan berat untuk angkat kaki. Pasalnya, gaji komisaris tidak bisa dikatakan sedikit.

"Jika Ahok dianggap menghalangi tatanan program di Pertamina, angkat kaki itu lebih baik. Tapi kan gak mungkin, karena gajinya kan selangit," seloroh Ujang sambil tertawa.

Ujang juga menyoroti pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang tegas menekankan kepada siapa saja yang tidak setuju dengan program mobil listrik tanah air harus menyingkir.

Menurut akademisi Universitas Al Azhar ini, pernyataan Bahlil menegaskan bahwa pernyataan Ahok pada road map mobil listrik memang sudah mengganggu.

"Mungkin saja Bahlil terganggu dan risih dengan komentar-komentar Ahok terkait mobil listrik. Sehingga Bahlil berkomentar keras," tandasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Realisasi Pendapatan Perparkiran di Jakarta Memble

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:21

Keluarga Sutrimo Tak Lagi Pasrah soal Penyebab Kematian Karumga Febrie

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:18

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II segera Cair

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:36

Penjarahan dan Keruntuhan Kota Roma, 410 M

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:16

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Pancasila Dasar Negara Kita

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:43

Rudy Tanoe Bantah Mangkir Panggilan KPK

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:16

Waspada Banjir Rob Rendam Kawasan Pesisir Jateng

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:00

Dibuka Sayembara Rp100 Juta untuk Ijazah SMA Gibran

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:28

Zikir Kebangsaan di Istiqlal

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:08

Selengkapnya