Berita

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Net

Politik

Pengamat: Ahok Kan Senengnya Koar-koar, Bagusnya Dia Jadi Oposisi

KAMIS, 02 DESEMBER 2021 | 12:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disarankan duduk manis sebagai oposisi supaya bisa bebas mengkritik pemerintah.

Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) belakangan disorot karena vokal mengkritik kerja-kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ruang publik.

Ahok bahkan menggugat roadmap mobil listrik (electric Vehicle atau eV), program yang sedang dikerjakan Presiden Joko Widodo.


Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyarankan agar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut melepas jabatannya dan kemudian berdiri di barisan oposisi. Dengan begitu, Ahok bisa lebih leluasa dalam mengkritik.

"Karena Ahok itu kan senengnya berkoar-koar. Bagusnya dia jadi pihak oposisi, agar bisa berkoar-koar mengkritisi pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/12).

Dikatakan Ujang, Ahok sekalipun akan mengganggu tatanan kerja di Pertamina akan berat untuk angkat kaki. Pasalnya, gaji komisaris tidak bisa dikatakan sedikit.

"Jika Ahok dianggap menghalangi tatanan program di Pertamina, angkat kaki itu lebih baik. Tapi kan gak mungkin, karena gajinya kan selangit," seloroh Ujang sambil tertawa.

Ujang juga menyoroti pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang tegas menekankan kepada siapa saja yang tidak setuju dengan program mobil listrik tanah air harus menyingkir.

Menurut akademisi Universitas Al Azhar ini, pernyataan Bahlil menegaskan bahwa pernyataan Ahok pada road map mobil listrik memang sudah mengganggu.

"Mungkin saja Bahlil terganggu dan risih dengan komentar-komentar Ahok terkait mobil listrik. Sehingga Bahlil berkomentar keras," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya