Berita

Taliban/Net

Dunia

Taliban dan Junta Myanmar Belum Diberi Kursi di PBB

KAMIS, 02 DESEMBER 2021 | 10:03 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban di Afghanistan dan pemerintahan militer di Myanmar belum diizinkan untuk mewakili dua negaranya di badan-badan internasional.

Itu dilakukan seiring dengan penundaan keputusan dari komite kredensial Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ketika bertemu di markas PBB pada Rabu (1/12).

Komite tersebut beranggotakan sembilan negara, yaitu, Rusia, China, Amerika Serikat (AS), Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone dan Swedia. Mereka bertugas untuk mempertimbangkan kredensial 193 anggota Majelis Umum PBB.


Dikutip Reuters, menurut beberapa diplomat, komite kemungkinan menunda keputusannya agar bisa mempertahankan dutabesar yang ditunjuk oleh pemerintahan yang digulingkan untuk tetap berada di kursi.

Meski begitu, Ketua Komite yang merupakan Dutabesar Swedia untuk PBB Anna Karin Enestrom menolak berkomentar apakah dutabesar saat ini masih akan mewakili dua negara tersebut.

Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus, kemudian mencalonkan Suhail Shaheen sebagai Dutabesar Afghanistan untuk PBB, menggantikan dutabesar yang ditunjuk pemerintahan yang digulingkan, Ghulan Isaczai.

Sementara itu, junta Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipimpin Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Februari. Mereka mengajukan Aung Thurein sebagai utusannya di PBB, menggantikan dutabesar saat ini, Kyaw Moe Tun.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya