Polisi Ancam Peserta Reuni 212 dengan Pasal 212 KUHP

Seluruh masyarakat diminta agar tidak terhasut dengan ajakan menghadiri reuni 212 yang rencananya dilakukan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (2/12).  Acara itu dipastikan tak berizin sehingga ilegal.

Demikian ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (1/12).

Zulpan menegaskan bahwa, himbauan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kepolisian menjalankan tugas untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sehingga aksi-aksi yang dapat menimbulkan kerumunan seperti reuni 212 tak diperkenankan. Apalagi Satgas Covid-19 DKI Jakarta sudah tak memberikan rekomendasi terhadap aksi tersebut. Maka apabila aksi tetap diadakan, maka acara tersebut tak berizin atau ilegal.

"Kemudian masyarakat saya berharap tidak terpancing mengikuti kegiatan ini karena ini kegiatan yang tidak mendapatkan izin dari permerintah maupun dari kepolisian," tegas Zulpan.



Zulpan berharap warga dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya. Apabila melanggar maka sanksi hukum akan diterapkan kepada peserta aksi ilegal.


Peserta aksi ilegal akan diterapkan Pasal 212 KUHP tentang melawan pegawai negeri yang laksanakan kegiatan sah dan Pasal 218 KUHP tentang penolakan pembubaran kerumunan. Selain dijerat KUHP, Polisi juga akan menerapkan Undang-undang kekarantinaan apabila warga tetap datang ke acara tersebut.


“Di samping KUHP yang kami gunakan ada undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 yang isinya setiap orang wajib jalani peraturan kekarantinaan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi hukum," bebernya.