Berita

Konferensi nasional yang diselenggarakan oleh Afghan Independent Jurnalist Association (AIJA) di Hotel Star Kabul pada Rabu (1/12)/RMOL

Dunia

AIJA Ungkap Masalah Wartawan Afghanistan, Pembatasan Pers Hingga Pajak yang Mencekik

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 22:57 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Kebebasan pers merupakan hal yang perlu ditegakkan di situasi apapun. Tidak terkecuali di Afghanistan, yang saat ini tengah mengalami perubahan usai Amerika Serikat angkat kaki dan Taliban mengambil alih kekuasaan.

Hal itulah yang dibahas dalam konferensi nasional yang diselenggarakan oleh Afghan Independent Jurnalist Association (AIJA) di Hotel Star Kabul pada Rabu (1/12). Ini adalah pertemuan pertama yang diselenggarakan oleh asosiasi yang menaungi wartawan di Afghanistan itu sejak Taliban berkuasa.

Kantor Berita Politik RMOL ikut menghadiri konferensi ini secara langsung. Dalam konferensi nasional ini, hadir sebagai pembicara adalah Ketua AIJA Rahimullah Samande, Dewan Tertinggi Jurnalis Afghanistan Hafizullah Barekzai, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Saeet Khosti dan Wakil Ketua AIJA Farhad Behroz.


Pada kesempatan tersebut AIJA menyepakati sejumlah hal penting terkait dengan profesi wartawan di Afghanistan.

Pertama, AIJA beserta keanggotaannya di banyak provinsi di Afghanistan menegaskan komitmen untuk mendukung kebebasan berekspresi, memperjuangkan kebebasan media, mendukung penuh hak wartawan, melakukan diskusi komprehensif serta meningkatkan kehadiran AIJA di provinsi lain di Afghanistan.

Kedua, AIJA meminta pemerintah Afghanistan untuk mengembangkan kebijakan dan mekanisme untuk solusi permanen demi membantu memperbaiki situasi, mempekerjakan kembali wartawan, mengaktifkan kembali media serta menciptakan lingkungan yang sesuai untuk aktivitas pekerja media.

Selain itu, AIJA juga mendesak para pemimpin di pemerintahan Afghanistan untuk memahami kepekaan dan masalah saat ini dan tidak mengeluarkan instruksi kepada media tanpa berkonsultasi dengan AIJA. Pasalnya, hal itu akan berimbas pada penghentian atau pembatasan kegiatan jurnalistik.

Oleh karena itu, AIJA meminta agar pemerintah Afghanistan memfasilitasi akses ke informasi sesegera mungkin dan mengaktifkan kantor pers dan juru bicara departemen lain.

Di samping itu, masih dalam pernyataan yang sama, AIJA meminta agar pemerintah Afghanistan memperhatikan aspek finansial dari media. Pasalnya, media-media di Afghanistan harus mengeluarkan biaya tinggi untuk pembayaran pajak serta listrik. Hal itu semakin menyulitkan media untuk bertahan.

Tidak hanya itu, AIJA juga meminta masyarakat internasional, PBB, badan bantuan internasional hingga Federasi Jurnalis Dunia untuk tidak meninggalkan wartawan Afghanistan sendirian dalam keadaan sulit seperti saat ini. AIJA menekankan keperluan untuk bantuan mendesak bagi wartawan di Afghanistan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya