Berita

Konferensi nasional yang diselenggarakan oleh Afghan Independent Jurnalist Association (AIJA) di Hotel Star Kabul pada Rabu (1/12)/RMOL

Global

AIJA Ungkap Masalah Wartawan Afghanistan, Pembatasan Pers Hingga Pajak yang Mencekik

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 22:57 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Kebebasan pers merupakan hal yang perlu ditegakkan di situasi apapun. Tidak terkecuali di Afghanistan, yang saat ini tengah mengalami perubahan usai Amerika Serikat angkat kaki dan Taliban mengambil alih kekuasaan.

Hal itulah yang dibahas dalam konferensi nasional yang diselenggarakan oleh Afghan Independent Jurnalist Association (AIJA) di Hotel Star Kabul pada Rabu (1/12). Ini adalah pertemuan pertama yang diselenggarakan oleh asosiasi yang menaungi wartawan di Afghanistan itu sejak Taliban berkuasa.

Kantor Berita Politik RMOL ikut menghadiri konferensi ini secara langsung. Dalam konferensi nasional ini, hadir sebagai pembicara adalah Ketua AIJA Rahimullah Samande, Dewan Tertinggi Jurnalis Afghanistan Hafizullah Barekzai, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Saeet Khosti dan Wakil Ketua AIJA Farhad Behroz.


Pada kesempatan tersebut AIJA menyepakati sejumlah hal penting terkait dengan profesi wartawan di Afghanistan.

Pertama, AIJA beserta keanggotaannya di banyak provinsi di Afghanistan menegaskan komitmen untuk mendukung kebebasan berekspresi, memperjuangkan kebebasan media, mendukung penuh hak wartawan, melakukan diskusi komprehensif serta meningkatkan kehadiran AIJA di provinsi lain di Afghanistan.

Kedua, AIJA meminta pemerintah Afghanistan untuk mengembangkan kebijakan dan mekanisme untuk solusi permanen demi membantu memperbaiki situasi, mempekerjakan kembali wartawan, mengaktifkan kembali media serta menciptakan lingkungan yang sesuai untuk aktivitas pekerja media.

Selain itu, AIJA juga mendesak para pemimpin di pemerintahan Afghanistan untuk memahami kepekaan dan masalah saat ini dan tidak mengeluarkan instruksi kepada media tanpa berkonsultasi dengan AIJA. Pasalnya, hal itu akan berimbas pada penghentian atau pembatasan kegiatan jurnalistik.

Oleh karena itu, AIJA meminta agar pemerintah Afghanistan memfasilitasi akses ke informasi sesegera mungkin dan mengaktifkan kantor pers dan juru bicara departemen lain.

Di samping itu, masih dalam pernyataan yang sama, AIJA meminta agar pemerintah Afghanistan memperhatikan aspek finansial dari media. Pasalnya, media-media di Afghanistan harus mengeluarkan biaya tinggi untuk pembayaran pajak serta listrik. Hal itu semakin menyulitkan media untuk bertahan.

Tidak hanya itu, AIJA juga meminta masyarakat internasional, PBB, badan bantuan internasional hingga Federasi Jurnalis Dunia untuk tidak meninggalkan wartawan Afghanistan sendirian dalam keadaan sulit seperti saat ini. AIJA menekankan keperluan untuk bantuan mendesak bagi wartawan di Afghanistan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya