Berita

Konferensi nasional yang diselenggarakan oleh Afghan Independent Jurnalist Association (AIJA) di Hotel Star Kabul pada Rabu (1/12)/RMOL

Dunia

AIJA Ungkap Masalah Wartawan Afghanistan, Pembatasan Pers Hingga Pajak yang Mencekik

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 22:57 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Kebebasan pers merupakan hal yang perlu ditegakkan di situasi apapun. Tidak terkecuali di Afghanistan, yang saat ini tengah mengalami perubahan usai Amerika Serikat angkat kaki dan Taliban mengambil alih kekuasaan.

Hal itulah yang dibahas dalam konferensi nasional yang diselenggarakan oleh Afghan Independent Jurnalist Association (AIJA) di Hotel Star Kabul pada Rabu (1/12). Ini adalah pertemuan pertama yang diselenggarakan oleh asosiasi yang menaungi wartawan di Afghanistan itu sejak Taliban berkuasa.

Kantor Berita Politik RMOL ikut menghadiri konferensi ini secara langsung. Dalam konferensi nasional ini, hadir sebagai pembicara adalah Ketua AIJA Rahimullah Samande, Dewan Tertinggi Jurnalis Afghanistan Hafizullah Barekzai, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Saeet Khosti dan Wakil Ketua AIJA Farhad Behroz.

Pada kesempatan tersebut AIJA menyepakati sejumlah hal penting terkait dengan profesi wartawan di Afghanistan.

Pertama, AIJA beserta keanggotaannya di banyak provinsi di Afghanistan menegaskan komitmen untuk mendukung kebebasan berekspresi, memperjuangkan kebebasan media, mendukung penuh hak wartawan, melakukan diskusi komprehensif serta meningkatkan kehadiran AIJA di provinsi lain di Afghanistan.

Kedua, AIJA meminta pemerintah Afghanistan untuk mengembangkan kebijakan dan mekanisme untuk solusi permanen demi membantu memperbaiki situasi, mempekerjakan kembali wartawan, mengaktifkan kembali media serta menciptakan lingkungan yang sesuai untuk aktivitas pekerja media.

Selain itu, AIJA juga mendesak para pemimpin di pemerintahan Afghanistan untuk memahami kepekaan dan masalah saat ini dan tidak mengeluarkan instruksi kepada media tanpa berkonsultasi dengan AIJA. Pasalnya, hal itu akan berimbas pada penghentian atau pembatasan kegiatan jurnalistik.

Oleh karena itu, AIJA meminta agar pemerintah Afghanistan memfasilitasi akses ke informasi sesegera mungkin dan mengaktifkan kantor pers dan juru bicara departemen lain.

Di samping itu, masih dalam pernyataan yang sama, AIJA meminta agar pemerintah Afghanistan memperhatikan aspek finansial dari media. Pasalnya, media-media di Afghanistan harus mengeluarkan biaya tinggi untuk pembayaran pajak serta listrik. Hal itu semakin menyulitkan media untuk bertahan.

Tidak hanya itu, AIJA juga meminta masyarakat internasional, PBB, badan bantuan internasional hingga Federasi Jurnalis Dunia untuk tidak meninggalkan wartawan Afghanistan sendirian dalam keadaan sulit seperti saat ini. AIJA menekankan keperluan untuk bantuan mendesak bagi wartawan di Afghanistan.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya