Berita

Konferensi nasional yang diselenggarakan oleh Afghan Independent Jurnalist Association (AIJA) di Hotel Star Kabul pada Rabu (1/12)/RMOL

Dunia

AIJA Ungkap Masalah Wartawan Afghanistan, Pembatasan Pers Hingga Pajak yang Mencekik

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 22:57 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Kebebasan pers merupakan hal yang perlu ditegakkan di situasi apapun. Tidak terkecuali di Afghanistan, yang saat ini tengah mengalami perubahan usai Amerika Serikat angkat kaki dan Taliban mengambil alih kekuasaan.

Hal itulah yang dibahas dalam konferensi nasional yang diselenggarakan oleh Afghan Independent Jurnalist Association (AIJA) di Hotel Star Kabul pada Rabu (1/12). Ini adalah pertemuan pertama yang diselenggarakan oleh asosiasi yang menaungi wartawan di Afghanistan itu sejak Taliban berkuasa.

Kantor Berita Politik RMOL ikut menghadiri konferensi ini secara langsung. Dalam konferensi nasional ini, hadir sebagai pembicara adalah Ketua AIJA Rahimullah Samande, Dewan Tertinggi Jurnalis Afghanistan Hafizullah Barekzai, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Saeet Khosti dan Wakil Ketua AIJA Farhad Behroz.


Pada kesempatan tersebut AIJA menyepakati sejumlah hal penting terkait dengan profesi wartawan di Afghanistan.

Pertama, AIJA beserta keanggotaannya di banyak provinsi di Afghanistan menegaskan komitmen untuk mendukung kebebasan berekspresi, memperjuangkan kebebasan media, mendukung penuh hak wartawan, melakukan diskusi komprehensif serta meningkatkan kehadiran AIJA di provinsi lain di Afghanistan.

Kedua, AIJA meminta pemerintah Afghanistan untuk mengembangkan kebijakan dan mekanisme untuk solusi permanen demi membantu memperbaiki situasi, mempekerjakan kembali wartawan, mengaktifkan kembali media serta menciptakan lingkungan yang sesuai untuk aktivitas pekerja media.

Selain itu, AIJA juga mendesak para pemimpin di pemerintahan Afghanistan untuk memahami kepekaan dan masalah saat ini dan tidak mengeluarkan instruksi kepada media tanpa berkonsultasi dengan AIJA. Pasalnya, hal itu akan berimbas pada penghentian atau pembatasan kegiatan jurnalistik.

Oleh karena itu, AIJA meminta agar pemerintah Afghanistan memfasilitasi akses ke informasi sesegera mungkin dan mengaktifkan kantor pers dan juru bicara departemen lain.

Di samping itu, masih dalam pernyataan yang sama, AIJA meminta agar pemerintah Afghanistan memperhatikan aspek finansial dari media. Pasalnya, media-media di Afghanistan harus mengeluarkan biaya tinggi untuk pembayaran pajak serta listrik. Hal itu semakin menyulitkan media untuk bertahan.

Tidak hanya itu, AIJA juga meminta masyarakat internasional, PBB, badan bantuan internasional hingga Federasi Jurnalis Dunia untuk tidak meninggalkan wartawan Afghanistan sendirian dalam keadaan sulit seperti saat ini. AIJA menekankan keperluan untuk bantuan mendesak bagi wartawan di Afghanistan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya