DPR Minta Budi Karya Jelaskan Kabar Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemenhub

Komisi V DPR RI menyoroti dugaan jual beli jabatan yang terjadi di Kementerian Perhubungan. Dugaan ini muncul seiring proses mutasi pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat.

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengevaluasi dan mencari kebenaran kabar beredarnya daftar nama yang diusulkan dalam mutasi pejabat di Ditjen Perhubungan Darat.

"Pak Budi dan jajarannya harus meredam, daftar nama yang beredar itu benar atau tidak. Kalau tidak benar ya tinggal disampaikan bahwa itu hoax," kata Novita saat dihubungi.

Legislator Partai Gerindra inu menjelaskan, jika pun daftar nama yang beredar itu benar, maka perlu disampaikan alasan-alasan rasional untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Terutama, kata dia, soal kompetensi orang-orang yang akan mengisi jabatan strategis di Kementerian Perhubungan.

"Walaupun mungkin itu kewenangan, tapi orang bisa melihat reasonable-nya gimana. Apakah orang itu memang kompeten, apakah sesuai dengan kinerja dan posisi yang ditempati itu pantas," terangnya.

Novita memansang perlu dilakukan koordinasi yang kuat di internal Ditjen Perhubungan Darat agar situasi kerja para pegawai tetap stabil dengan munculnya kabar tersebut.

"Kalau suatu lembaga kondisinya tidak stabil juga kan nanti akan mempengaruhi kinerja," pungkasnya.

Kementerian Perhubungan ramai diperbincangkan soal sejumlah nama yang diusulkan dalam mutasi pejabat administrator dan eselon III serta eselon IV di Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI.

Kabar yang beredar di kalangan pegawai itu, menyebutkan beberapa nama calon pejabat memiliki afiliasi atau kedekatan dengan rekanan Ditjen Perhubungan Darat.