Berita

Jurubicara Taliban Suhail Shaheen/Net

Dunia

Taliban: Merdeka dan Bebas dari Sanksi adalah Hak Rakyat Afghanistan

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 17:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rakyat Afghanistan memiliki hak untuk memiliki negara yang merdeka dan bebas dari sanksi.

Demikian yang dikatakan oleh jurubicara Taliban Suhail Shaheen melalui cuitan di akun Twitter-nya pada Rabu (1/12).

"Memiliki Afganistan yang merdeka adalah hak yang sah dari rakyat Afganistan. Untuk ini mereka berjuang selama beberapa dekade," tulis Shaheen.


"Mengapa mereka harus menjadi sasaran sanksi, tekanan dan kehilangan kursi di PBB karena mereka menginginkan Afghanistan yang bebas dari pendudukan dan dapat memiliki hubungan positif dengan negara mana pun di dunia berdasarkan kepentingan bersama," tambahnya.

Pernyataan Shaheen sendiri muncul ketika Taliban tidak mendapatkan kursi untuk mewakili Afghanistan di pertemuan komite Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Rabu.

Pada akhir pekan lalu, Sabtu (27/11), Perdana Menteri Imarah Islam Afghanistan, Mullah Mohammad Hassan Akhund akhirnya tampil di hadapan publik dan memberikan pidato untuk pertama kalinya.

Dalam pidatonya, Akhund mengatakan, Taliban telah memenuhi janji untuk melanjutkan pertempuran sampai pemerintahan Islam berkuasa di Afghanistan.

Lewat kesempatan tersebut, Akund menekankan, Imarah Islam Afghanistan ingin memiliki hubungan baik dengan semua negara. Ia juga menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur dalam urusan internal negara mana pun.

Dia juga meminta masyarakat internasional untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan mereka kepada rakyat Afghanistan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya