Berita

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan ke Public Account Committee (PAC) Parlemen Republik Kenya di Gedung Parlemen Kenya, Nairobi, Selasa 30 November 2021/Net

Dunia

Indonesia-Kenya, Berbagi Pengetahuan Soal Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 16:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setiap negara memiliki sistem pengawasan keuangan yang berbeda. Untuk itu, Indonesia dan Kenya merasa perlu bertukar pengetahuan mengenai hal tersebut.  

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan ke Public Account Committee (PAC) Parlemen Republik Kenya di Gedung Parlemen Kenya, Nairobi, Selasa (30/11), untuk saling belajar dan mengetahui lebih jauh sistem pengawasan keuangan kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Anis Byarwati (F-PKS) menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan rombongan DPR ke Parlemen Kenya selain untuk mengetahui lebih jauh sistem kerja dari PAC, juga ingin mempelajari mekanisme kerja yang dibangun antara PAC dengan lembaga Kantor Auditor-General Kenya (semacam Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau BPK RI).


Ketua PAC, James Opiyo Wandayi, pun menjelaskan bahwa PAC memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pengawasan keuangan negara. Hal ini tercermin dari komposisi keanggotaan di PAC, yang anggotanya berasal dari berbagai partai politik, tetapi ketuanya dipilih dari partai oposisi.

Begitu juga dengan jumlah anggota PAC, yang didomiansi oleh partai oposisi.

"Selain itu, PAC juga dapat memberikan rekomendasi agar pejabat-pejabat pemerintah yang dianggap mengelola keuangan negara secara tidak bertanggung jawab untuk tidak saja diberhentikan dari jabatannya tetapi juga ditutup aksesnya agar tidak bisa menjadi pejabat publik," ujar Wandayi, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/12).

Jika BAKN memiliki 9 (sembilan) anggota yang mewakili 9 (sembilan) fraksi di DPR RI, maka PAC memiliki 19 (sembilan belas) anggota. PAC juga sudah memiliki gedung sendiri yang besar dan memiliki tiga lantai.

“Secara umum, mandat dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut sama, yakni mengawasi dan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara, dengan berfokus pada pengelolaan keuangan negara,” jelas Anis Byarwati.

Pertemuan antara delegasi BAKN DPR RI yang dipimpin Anis Byarwati, yang juga merupakan Wakil Ketua BAKN DPR RI, dengan delegasi Parlemen Kenya yang dipimpin langsung oleh Ketua PAC James Opiyo Wandayi itu, juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Republik Kenya (meliputi Somalia, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo), Mohamad Hery Saripudin.

Duta Besar Saripudin menyampaikan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik dari Parlemen Kenya terhadap Delegasi BAKN DPR RI. Ia berharap dapat terjalin kerja sama yang erat, tidak hanya antara BAKN DPR RI dengan PAC Kenya, namun juga antar Parlemen kedua negara secara umum.

Seteah pertemuan itu, delegasi BAKN DPR RI dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Kepala Auditor-General Kenya.


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya