Berita

Peta Laut Natuna Utara/Net

Dunia

China Dikabarkan Kirim Nota Protes Diplomatik ke Indonesia Soal Pengeboran di Laut Natuna Utara

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China dilaporkan telah menyampaikan protes diplomatik kepada pemerintah Indonesia dan menuntut dihentikannya pengeboran minyak dan gas di wilayah Laut Natuna Utara.

Sebuah laporan dari Reuters pada Rabu (1/12) mengungkap surat tersebut telah dikirimkan kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Namun ketika dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kemlu sendiri menolak untuk mengonfirmasinya.


"Saya tidak bisa mengkonfirmasi isi dari berita tersebut (laporan Reuters). Terlebih lagi komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik, bersifat tertutup," kata jurubicara Kemlu, Teuku Faizasyah beberapa saat lalu.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan pihaknya telah diberikan pengarahan mengenai surat protes tersebut.

"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," tegasnya kepada Reuters.

Selain Farhan, tiga orang lainnya juga mengaku mendapat pengarahan mengenai masalah tersebut. Dua di antaranya mengungkap Beijing telah berulang kali menuntut Indonesia menghentikan pengeboran.

"(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," jelas Farhan.

Farhan juga mengungkap, China mengirim surat terpisah untuk menyatakan protes terkait latihan militer Garuda Shield dengan Amerika Serikat (AS).

Laut Natuna Utara merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai denagn Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya