Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido/Net
Keputusan Mahkamah Agung Venezuela untuk menggelar pemilihan ulang gubernur di negara bagian Barinas dinilai sebagai momentum bagi oposisi.
Berbicara dalam sebuah demonstrasi di Caracas pada Selasa (30/11), pemimpin oposisi Juan Guaido kemudian mengajak para pendukungnya untuk bersatu.
"Mari kita gunakan momen ini di Barinas untuk menyatukan kembali kekuatan demokrasi dan menuntut kondisi (yang tepat) untuk pemilihan," ujar Guaido, seperti dikutip
Reuters.
Venezuela menggelar pemilu lokal dan regional secara serentak pada 21 November, dengan kemenangan diambil alih oleh Partai Persatuan Sosialis Venezuela (PSUV) yang digawangi oleh Presiden Nicolas Maduro.
Menurut laporan dari Dewan Pemilihan Nasional (CNE), PSUV berhasil mengamankan 19 dari 23 negara bagian untuk pemilihan gubernur.
Barinas adalah satu-satunya negara bagian yang belum mendapatkan kepastian. Di negara bagian ini kandidat oposisi Freddy Superlano menantang petahana dari PSUV, Argenis Chavez.
Mahkamah Agung mengatakan proyeksi oleh otoritas pemilihan menunjukkan bahwa Superlano telah mendapatkan 37,6% suara, dibandingkan dengan 37,21% untuk Chavez.
Pada Senin (29/11), Mahkamah Agung mendiskualifikasi Superlano dari pemilu di Barinas dengan alasan menunggu penyelidikan. Untuk itu Mahkamah Agung memerintahkan pemungutan suara ulang pada 9 Januari.
"Tetapi kami menganggap bahwa kondisi tidak memenuhi syarat, Superlano melanggar prinsip kesetaraan, kesetaraan, dan transparansi dalam partisipasi kandidat," kata pengadilan.
Guaido sendiri menilai keputusan tersebut tidak adil. Ia mengatakan Mahkamah Agung telah terikat pada pemerintahan Maduro.
Menurut CNE, jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilu lokal ini sebanyak 21.159.846 pemilih. Dari jumlah itu sebanyak 394.242 di antaranya adalah pemilih baru.
Jumlah kandidat yang ikut dalam pemilihan lokal tersebut tercatat sebanyak 70.244 kandidat. Di antaranya adalah 329 calon gubernur, 4.462 calon walikota dan 65.453 calon anggota legislatif dan dewan kota.
CNE juga memberikan kredensial kepada lebih dari 300 pengamat internasional dari 55 negara dan lembaga, termasuk Uni Eropa, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Carter Center.
Sebanyak enam di antaranya berasal dari Indonesia. Mereka yang berasal dari Indonesia merupakan perwakilan dari tiga organisasi, yaitu Non-Aligned Movement Cnetre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
