Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Diungkap Wakil Ketua MPR, Ternyata Menkeu Sri Mulyani Dimusuhi Menteri di Kabinet

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 05:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad tak bisa menutupi kekesalan dan kekecewaan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran ingkar janji mengenai dukungan sosialisasi empat pilar yang merupakan program dari MPR RI. Pasalnya, Sri Mulyani kerap memangkas anggaran MPR RI.

Fadel menegaskan bahwa, permintaan pencopotan Sri Mulyani tidak datang dari MPR RI semata, melainkan banyak kalangan masyarakat yang juga kecewa dengan kinerja menteri keuangan dua periode tersebut.

"Kita juga punya tugas yang lain di masyarakat tetapi teman-teman semuanya tadi bersepakat meminta saya untuk menyampaikan hal ini dan kami pimpinan MPR bertanggung jawab terhadap pernyataan yang saya sampaikan ini. Bapak Bambang juga mengatakan tadi di sampaikan Pak Fadli kepada media nanti kita tanggung jawab bersama-sama. Jadi kita merasa kecewa, dengan berbagai sikap,” tegas Fadel kepada wartawan, Selasa (30/11).


Fadel menambahkan bahwa kebijakan dan program Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menstabilkan keuangan negara, juga tidak terlalu bagus. Sehingga desakan untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatannya merupakan hal yang perlu dipertimbangan oleh Presiden Joko WIdodo.

"Di lain pihak tak disampaikan oleh teman-teman dari partai-partai disitu kita melihat berbagai kebijakan keuangan yang tidak perlu saya sampaikan di sini panjang lebar juga tidak bagus,” ucapnya.

Selain itu, kata Fadel, dia juga mendapatkan banyak laporan dari para menteri yang mengeluhkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengelola keuangan negara.

"Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan konflik, konflik antara menteri dengan menteri keuangan sangat tajam di kabinet saat ini. Mereka semua menyampaikan dan semua yang hadir disitu pimpinan-pimpinan partai politik. Hanya ini kita minta agar presiden memberhentikan mencopot menteri keuangan karena tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang ada,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya