Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Uganda Jeje Odongo/Net
Di tengah kabar China telah mengambil alih Bandara Internasional Entebbe milik Uganda lantaran gagal bayar, menteri luar negeri dua negara tersebut bertemu.
Dikutip dari situs resmi Kedutaan Besar China di Amerika Serikat (AS) pada Selasa (30/11), Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Uganda Jeje Odongo di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-8 untuk Forum Kerjasama China-Afrika pada Senin (29/11).
Dalam pertemuan tersebut, Odongo berharap agar China dan Uganda dapat memperkuat kerjasama ke tingkat yang baru.
"Pihak Uganda puas dengan hubungan bilateral, berterima kasih kepada China atas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial Uganda," tulis kedubes.
Sementara itu, Wang Yi mengatakan, China dan Uganda terus memperdalam rasa saling percaya politik dan menjalin kerjasama praktis yang baik.
Baru-baru ini, media lokal Uganda melaporkan bahwa pemerintah telah gagal membayar utang ke China. Sebagai akibatnya, Beijing dapat mengambil alih Bandara Internasional Entebbe, satu-satunya bandara internasional yang dimiliki oleh negara di Afrika Timur tersebut.
Sekitar enam tahun lalu, pada 2015, Uganda meminjam 207 juta dolar AS dari Bank Ekspor-Impor China (EXIM) dengan bunga dua persen saat pencairan. Pemerintah kemudian melampirkan satu-satunya bandara internasional yang mereka miliki untuk persyaratan.
Dana tersebut dimaksudkan untuk memperluas Bandara Entebbe. Pinjaman sendiri memiliki jangka waktu 20 tahun, termasuk masa tenggang tujuh tahun.
Tetapi, laporan menyebut pemerintah Uganda melepaskan klausul kekebalan internasional untuk mengamankan pinjaman. Setelah itu pemberi pinjaman, yaitu China, dapat merebut kembali kepemilikan Bandara Internasional Entebbe tanpa arbitrase internasional.
Menurut Otoritas Penerbangan Sipil Uganda (UCAA), beberapa ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan China mengekspos Bandara Internasional Entebbe dan aset Uganda lainnya untuk dilampirkan. Aset-aset tersebut dapat diambil alih oleh China melalui arbitrase di Beijing.
