Pasukan keamanan Afghanistan/Net
Serangkaian pembunuhan dan eksekusi dilaporkan terjadi dengan menargetkan mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan setelah Taliban berkuasa pada pertengahan Agustus lalu.
Sebuah laporan terbaru dari Human Rights Watch (HRW) yang dirilis pada Selasa (30/11) mengungkap lebih dari 100 mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan telah "dihilangkan" atau dibunuh sebagai aksi balas dendam.
Dirinci, pembunuhan dan penghilangan paksa terjadi pada 47 anggota pasukan keamanan yang bekerja di bawah pemerintahan mantan Presiden Ashraf Ghani.
Aksi tersebut dikatakan terjadi dari 15 Agustus hingga 31 Oktober di empat dari 34 provinsi di Afghanistan, yaitu Ghazni, Helmand, Kandahar, dan Kunduz.
HRW mengatakan Taliban bertanggung jawab atas kematian dan penghilangan setidaknya 53 mantan anggota pasukan keamanan di provinsi yang sama.
"Amnesti yang dijanjikan pimpinan Taliban tidak menghentikan komandan lokal untuk mengeksekusi atau menghilangkan mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan," direktur HRW untuk Asia, Patricia Gosswan, seperti dikutip
New York Post (NYP).
Menurut Gossman, pembunuhan tersebut merupakan upaya sengaja yang dilakukan Taliban untuk menghancurkan para pemberontak dan mereka yang menjadi ancaman bagi pemerintahan baru.
"Beban ada pada Taliban untuk mencegah pembunuhan lebih lanjut, meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, dan memberi kompensasi kepada keluarga korban," lanjut HRW.
Laporan HRW sendiri memicu kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup para aktivis, jurnalis, dan kritikus Taliban.
Sementara itu, jurubicara Taliban Inamullah Samangani mengatakan tindakan pembunuhan dan penghilangan terhadap mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan bukan kebijakan pihaknya.
Sebaliknya, Samangani mengatakan beberapa mantan anggota pasukan keamanan Taliban justru ditindaklanjuti secara hukum.
"Kami berkomitmen penuh pada amnesti yang telah kami umumkan. Kami belum memiliki sistem keamanan, dan beberapa orang memanfaatkan kekosongan ini, menyalahgunakan nama Imarah Islam, dan melakukan pembunuhan semacam itu," jelasnya.
"Pembunuhan balas dendam bukan untuk kepentingan pemerintah kita. Pembunuhan itu berbahaya bagi reputasi Imarah Islam pada saat kritis ini," pungkas ini.
