Berita

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett/Net

Dunia

Renegosiasi JCPOA Dimulai, Israel Bujuk Dunia Tetap Berlakukan Sanksi untuk Iran

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 12:27 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Israel meningkatkan upayanya untuk membujuk masyarakat internasional agar Iran tetap dikenai sanksi di tengah telah dimulainya negosiasi untuk menghidupkan kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan Teheran akan menuntut pencabutan sanksi tanpa imbalan apa pun dalam putaran baru negosiasi di Wina, Austria yang telah dimulai sejak Senin (29/11).

Bennett menekankan Iran seharusnya tidak diberikan "hadiah".


“Meskipun Iran melakukan pelanggaran dan merusak inspeksi nuklir, Iran akan tiba di meja perundingan di Wina, dan ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka pantas mendapatkan penghapusan sanksi dan ratusan miliar dolar dituangkan langsung ke rezim busuk mereka. Mereka salah," ujar Bennett, seperti dikutip Sputnik.

Negosiasi untuk menghidupkan JCPOA muncul setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkuasa, dengan harapan Washington dapat kembali ke kesepakatan.

Pada 2018, mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari JCPOA dan memberlakukan kebijakan tekanan maksimum pada Teheran dengan sanksi-sanksi.

Negosiasi sendiri dimulai sejak April 2021 di Wina, Austria namun kemudian terhenti dengan peralihan pemerintahan di Iran.

Menurut jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh jumlah delegasi meningkat dibandingkan dengan pembicaraan yang berakhir dengan jalan buntu beberapa bulan lalu.

“Delegasi Republik Islam Iran berada di Wina dengan tekad yang kuat untuk mencapai kesepakatan dan menantikan pembicaraan yang bermanfaat. Pemerintah telah menunjukkan kesediaan dan keseriusannya dengan mengirimkan tim berkualitas yang diketahui semua orang. Jika pihak lain menunjukkan kemauan yang sama, kita akan berada di jalur yang benar untuk mencapai kesepakatan," kata Khatibzadeh.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya