Berita

Novel Baswedan (kedua dari kiri) saat memberi pernyataan ke wartawan, Senin (29/11)/RMOL

Politik

Gabung Auditor Rakyat untuk Perusahaan Luhut, Novel Baswedan: Kondisi Begini Masih Korupsi, Jahatnya Kuadrat

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 18:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara tidak boleh diam ketika ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya dalam pengadaan PCR.

Demikian penegasan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan yang juga ikut menjadi Auditor Rakyat yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial.

Koalisi itu ada untuk melakukan audit terhadap perusahaan milik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan maupun perusahaan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait dugaan bisnis PCR.


Novel mengatakan, pihaknya bersama beberapa pihak melakukan audit singkat. Bahkan bekas Perwira Polri ini mengaku sempat menemui beberapa orang yang memahami ihwal dugaan bisnis PCR yang dilakukan dua menteri Joko Widodo.

"Saya dan kawan-kawan kemudian bisa mulai memahami dengan sangat jelas bahwa ada dugaan kolusi, atau dugaan korupsi korupsi di sana," ujar Novel saat konferensi pers di Restauran Cikini Lima, Jalan Cikini Raya 1 No. 5, Menteri, Jakarta Pusat, Senin siang (29/11).

Apalagi kata Novel, alat tes Covid-19 PCR merupakan hal terpenting yang dibutuhkan rakyat saat menghadapi Pandemi.

Di mata Novel, dugaan bisnis PCR adalah masalah serius. Sebab, ada hal penting masyarakat yang justru ditengarai dikuasai oleh pihak tertentu.

"Kemudian diambil keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok, tentu ini masalah yang sangat serius, bukan dilihat sebagai hal sepele," tegas Novel.

Kata Novel, pernyataan dari Luhut yang mempersilakan perusahaannya diaduit terkait PCR, menjadi kesempatan yang baik.

Menurut Novel, siapapun yang bermain dalam bisnis PCR harus diungkap secara terang benerang.

"Ketika ada satu perusahaan yang ada kaitannya dan membuka diri bisa diaudit, itu menjadi pintu untuk membuka secara keseluruhan," terang Novel.

Atas dasar itulah, Novel terpanggil untuk melakukan audit. Dengan kemampuan yang dimilikinya selama di KPK, Novel mengaku bersedia untuk menjadi auditor rakyat.

"Saya berkeinginan ikut memberikan bersumbangsih, bisa bersama-sama mengusut ini," kata Novel.

Novel berharap, saat nanti ada kerugian keuangan negara, negara tidak diam dan harus menarik kembali uang negara yang dirampas.

Bahkan ia meminta pihak tertentu itu bertanggung jawab. Mengingat ini kepentingan palong mendasar bagi masyarakat.

"Kondisi begini kalau masih membuat korupsi, jahatnya itu kuadrat," tegas Novel menutup.

Dalam acara ini, juga dihadiri oleh Ferry Juliantono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Refly Harun, Marwan Batubara dan Anthony Budiawan dan lainnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya