Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Dilaporkan Prodem Soal PCR, Arsul Sani: Saya Kira Pak Luhut Tidak Keberatan untuk Diselidiki

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 17:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Laporan dugaan nepotisme oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, oleh Pro Demokrasi (ProdEM) dianggap sebagai pertikaian hukum yang wajar bagi PPP.

Wakil Ketua PPP, Arsul Sani menuturkan, laporan ProdEM tersebut bukan tidak mungkin akan dihadapi secara gantle oleh Luhut yang diduga berbisnis dalam pengadaan alat tes PCR bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ya itu biar urusan polisi dong disidik, kalau soal melaporkan kan hal warganegara tapi yang dilaporkan memiliki hak untuk membela dipersidangan baik dengan melapor balik kalau itu fitnah," ucap Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (29/11).


Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, Luhut tidak keberatan jika pihak kepolisian menyelidikinya terkait dugaan nepotisme pengadaan PCR.

"Menurut hemat saya soal ini lebih baik diselidiki lah dengan proper, saya kira Pak Luhut juga tidak keberatan diselidiki berkali-kali. Kan beliau mengatakan silahkan saja diselidiki," tutupnya.

Menteri Koordiator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan oleh jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDem) ke Polda Metro Jaya lantaran buntut bisnis PCR.

Ketua Majelis ProDem, Iwan Sumule menyampaikan, pihaknya terpaksa melaporkan kedua menteri Jokowi ini lantaran dianggap telah mengkhianati cita-cita perjuangan reformasi.

Iwan memandang, cita-cita perjuangan reformasi yang dianggap fundamental ialah menuntut agar penyelenggara negara yang bersih dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya