Berita

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani/RMOL

Politik

Ketimbang Berimbas Keterbelahan, PPP Lebih Mending Ada Tiga Poros dan Pemilu Dua Putaran

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 16:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengalaman pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 rupanya menjadi dasar bagi PPP untuk mengusung koalisi yang tak hanya memunculkan dua poros pengusung calon presiden (capres) tahun 2024.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengaku bahwa pihaknya menginginkan adanya poros ketiga dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Arsul menyikapi partai politik yang saat ini sudah ngebet membangun koalisi untuk menyongsong 2024 seperti Gerindra dan PDIP.


"Menurut saya kalau PPP ingin mendorong seperti itu, dan saya kira tidak hanya PPP. Sejumlah partai lain juga kita lihat mulai menyuarakan untuk tidak hanya dua," ucap Arsul di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (29/11).

Wakil Ketua MPR RI menduga, akan ada konsekuensi dari koalisi yang lebih dari dua partai politik, sehingga pasangan calon dalam pilpres tersebut bisa lebih dari dua.

"Iitu lebih baik daripada energi lelah, cost kita baik secara sosial dan finansial menjadi tinggi untuk meredam dan keterbelahan untuk menyambungkan kembali kesatuan dan persatuan kita. Saya kira itu," ujarnya.

Disinggung mengenai waktu pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, PPP memilih untuk mengikuti prosedur yang dikeluarkan KPU. Karena menurutnya, KPU merupakan penyelenggara pemilu dan yang paling paham apa saja kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pemilu.

"Kalau PPP cenderung kita mendengarkan apa yang disampaikan KPU, kenapa? Karena memang secara konstitusional penyelenggara pemilu itu kan KPU. Jadi, menurut saya yang paling logis adalah yang mem-propose itu KPU. Gitu lho," ucapnya.

"Kenapa? Karena kala KPU yang mempropose itu pasti sudah menghitung semuanya. Logikanya kan seperti itu, jadi kalau PPP ingin yang nanti difinalkan yang di-propose oleh KPU itu tanggal berapa," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya