Berita

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani/RMOL

Politik

Ketimbang Berimbas Keterbelahan, PPP Lebih Mending Ada Tiga Poros dan Pemilu Dua Putaran

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 16:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengalaman pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 rupanya menjadi dasar bagi PPP untuk mengusung koalisi yang tak hanya memunculkan dua poros pengusung calon presiden (capres) tahun 2024.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengaku bahwa pihaknya menginginkan adanya poros ketiga dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Arsul menyikapi partai politik yang saat ini sudah ngebet membangun koalisi untuk menyongsong 2024 seperti Gerindra dan PDIP.


"Menurut saya kalau PPP ingin mendorong seperti itu, dan saya kira tidak hanya PPP. Sejumlah partai lain juga kita lihat mulai menyuarakan untuk tidak hanya dua," ucap Arsul di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (29/11).

Wakil Ketua MPR RI menduga, akan ada konsekuensi dari koalisi yang lebih dari dua partai politik, sehingga pasangan calon dalam pilpres tersebut bisa lebih dari dua.

"Iitu lebih baik daripada energi lelah, cost kita baik secara sosial dan finansial menjadi tinggi untuk meredam dan keterbelahan untuk menyambungkan kembali kesatuan dan persatuan kita. Saya kira itu," ujarnya.

Disinggung mengenai waktu pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, PPP memilih untuk mengikuti prosedur yang dikeluarkan KPU. Karena menurutnya, KPU merupakan penyelenggara pemilu dan yang paling paham apa saja kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pemilu.

"Kalau PPP cenderung kita mendengarkan apa yang disampaikan KPU, kenapa? Karena memang secara konstitusional penyelenggara pemilu itu kan KPU. Jadi, menurut saya yang paling logis adalah yang mem-propose itu KPU. Gitu lho," ucapnya.

"Kenapa? Karena kala KPU yang mempropose itu pasti sudah menghitung semuanya. Logikanya kan seperti itu, jadi kalau PPP ingin yang nanti difinalkan yang di-propose oleh KPU itu tanggal berapa," tutupnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Saham BMW Menguat di Tengah Kerja Sama Qualcomm

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 12:21

1,49 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol Ditangguhkan, Begini Cara Cek Penerima Agustus 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:24

Karhutla Kerap Terjadi di Lokasi Sama, Kemenhut Diminta Perkuat Mitigasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:17

Emas Antam Terbang Rp40.000, Dekati Harga Rp2,7 Juta per Gram

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 11:08

Tailan Perketat Aturan Senjata Usai Penembakan Sekolah Tewaskan 8 Orang

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:53

Lewat AI Innovator University, UNSIA Janji Hadirkan Pendidikan Merata di Indonesia

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:43

Laporan FAO: Konflik Teluk hingga El Nino Pemicu Lonjakan Harga Pangan Global

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:26

DPR Dukung Kepala BGN Tindak Lanjuti Temuan 6 Juta Data Ganda Penerima MBG

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:17

Sinopsis Film Thriller Terbaru The Last House di Netflix

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:09

Komisi III DPR Minta Polisi Transparan Usut Temuan 995 Senpi di Sekolah Pondok Pinang

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:01

Selengkapnya