Berita

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Arya Sinulingga Benar, Ahok Terlalu Jauh Melangkahi Dirut Pertamina

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 15:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peringatan keras yang disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai sudah tepat.

Melalui laman Youtube pribadinya, Ahok mengungkapkan bahwa banyak kontrak di BUMN yang bermasalah, termasuk PT Pertamina yang saat ini dia menjadi Komutnya.

Ia menyayangkan ada kontrak BUMN yang justru menguntungkan pihak lain. Ahok juga menuding, BUMN kerap kali berlindung pada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Oleh Arya Sinulingga, Ahok diminta tahu batasan sebagai Komisaris Utama Pertamina dan tidak bertindak seperti seorang Dirut BUMN. Segala sesuatu yang berkaitan dengan program utama BUMN, kata Arya, seharusnya disampaikan Ahok kepada sesama komisaris atau dewan direksi.

“Apa yang disampaikan oleh Arya sudah benar. Ahok terlalu jauh melangkah dan mengangkangi Dirut Pertamina,” ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menanggapi teguran Arya Sinulingga tersebut kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/11).

Ahok sebagai seorang Komisaris Utama Pertamina harus berperilaku dan bersuara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Mantan terpidana kasus penistaan agama itu tidak boleh lancang dalam bersuara dan berperilaku, apalagi melangkahi kewenangan yang lain.

“Jika kewenangannya ingin besar, maka jadi Dirut saja, minta ke Erick Tohir atau ke Jokowi,” tegasnya.

Ujang Komarudin menegaskan bahwa Ahok juga tidak boleh merangkap menjadi jurubicara Pertamina yang koar-koar ke sana sini seolah menunjukkan diri yang paling benar.

“Bicarakan baik-baik di internal cari solusi terbaik di Pertamina. Jangan berkoar-koar terus di luar, seolah-olah jadi jubir pertamina,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya