Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Minta APBN 2022 Fokus Pada Visi Presidensi G20 dan Enam Kebijakan Utama Ini

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, diharapkan Presiden Joko Widodo, bisa berperan sentral pada sejumlah kegiatan dan kebijakan utama pemerintah.

Jokowi menuturkan, keberadaan varian baru disejumlah negara masih mengancam banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Sehingga dia menekankan, langkah antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang pemerintah lakukan.

"Serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan. Dan menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel," ujar Jokowi dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/11).


Salah satu harapan Jokowi untuk APBN 2022 adalah ikut berperan secara sentral dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun depan yang dimulai Desember 2021 ini.

Sebagai presidensi G20, Jokowi ingin menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.

"Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy. Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural," ucapnya.

Maka dari itu, Jokowi meminta agar APBN 2022 bisa fokus pada enam kebijakan berikut ini:

1. Melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan

2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan

3. Peningkatan SDM yang unggul

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi

5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah

6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya