Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net
Upaya pemidanaan yang dilakukan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dinilai melanggar kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
Pasalnya, Haris dan Fatia dipolisikan Luhut hanya karena membongkar dugaan permainan dalam bisnis tambang di Papua yang menyeret nama Luhut melalui kanal media sosial.
"Ada prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan pers yang bebas," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (29/11).
Menurut Mardani, jika para aktivis yang melontarkan kritik terhadap penguasa berujung pemidanaan, maka itu tidak sehat untuk demokrasi di Tanah Air. Apalagi, rekam jejak Haris dan Fatia selama ini cenderung konsisten mengadvokasi dan memperjuangkan HAM.
"Haris Azhar dan Fatia adalah dua sosok yang selama ini dikenal memiliki track record menjaga HAM dan aktivis yang menyuarakan suara kebenaran," katanya.
Oleh karena itu, anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini meminta kepada aparat kepolisian agar tidak asal memproses hukum para aktivis yang kritis ke pemerintah. Menurutnya, prinsip keadilan dan pendekatan restorative justice sedianya harus dikedepankan.
"Kita perlu bersama menjaga suasana perlu rukun diantara elit," pungkasnya.
Haris dan Fatia dipolisikan Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya kini menjadi terlapor sudah diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Haris dimintai keterangan pada Senin (22/11), sedangkan Fatia diperiksa pada Selasa (23/11) lalu.
Haris dan Fatia mengaku siap menghadapi Luhut. Keduanya mengaku memiliki sejumlah alat bukti yang cukup dan siap bertarung di persidangan nanti.
Sengketa Luhut Binsar Pandjaitan dengan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dipicu tudingan permainan dalam bisnis tambang di Papua ini bahkan dibawa sampai ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Special Procedure Mandate Holders (SPMH) United Nations Special Rapporteur atau Pelapor Khusus HAM - PBB pada 20 Oktober 2021 mengirimkan surat Komunikasi Bersama/Joint Communication (JC) kepada Pemerintah Indonesia.
Dalam suratnya, mereka meminta klarifikasi dari Pemerintah Indonesia terhadap adanya dugaan judicial harassment terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar melalui penyampaian 2 somasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan.
