Berita

Komut PT Pertaminan Basuki Tjahaja Purnama disentil Jubir Erick Thohir agar tidak seperti Dirut/Net

Politik

Jubir Erick Thohir: Jangan Sampai Ahok Komut Merasa Dirut Pertamina

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 17:06 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons pernyataan terkait banyaknya kontrak di BUMN yang bermasalah, Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga mengingatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak berperilaku seperti Direktur Utama.

Ahok saat ini tengah mengemban jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertaminan. Sedangkan Dirut Pertamina dijabat oleh Nicke Widyawati.

Dijelaskan Arya, apa yang disampaikan Ahok jauh-jauh hari telah disuarakan oleh Erick Thohir. Baik pernyataan terkait jangan sampai proyek di BUMN jadi bancaan korupsi dan juga BUMN adalah perusahaan milik negara.


"Kalaupun ada kerjasama dengan BUMN harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan, Itu semua sudah dibicarakan oleh Pak Erick," demikian kata Jubir Erick Thohir itu kepada wartawan, Minggu (28/11).

Arya juga menjelaskan Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir sudah memiliki 5 transformasi BUMN. Ia mengaku heran, sebagai Komut Pertamina Ahok tidak paham bahwa 5 transformasi itu sedang dilakukan seluruh BUMN di Indonesia.

Ia mengingatkan, Ahok tidak bertindak seperti seorang Dirut BUMN. Segala sesuatu yang berkaitan dengan program utama BUMN, kata Arya seharusnya disampaikan Ahok kepada sesama komisaris atau dewan direksi.

"Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina menjadi Komisaris merasa direktur Komut merasa Dirut itu jangan, harus tahu batasan," demikian Arya mengingatkan.

Arya mengaku tidak ingin Ahok di Pertamina seperti ketinggalan kereta. Ia melihat Ahok seperti tidak paham tentang apa yang sedang dikerjakan di BUMN se Indonesia.

"Jangan sampai Pak Ahok ketinggalan kereta. Masa Pak Ahok sebagai Komut Ketinggalan kereta," kata Arya.

Melalui laman Youtube pribadinya, Ahok mengungkapkan bahwa banyak kontrak di BUMN yang bermasalah, termasuk PT Pertamina yang saat ini dia menjadi Komutnya.

Ia menyayangkan ada kontrak BUMN yang justru menguntungkan pihak lain.

Ahok menuding, BUMN kerap kali berlindung pada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi, kalau saya, pasti anda saya proses," pungkas Ahok.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya