Berita

Komut PT Pertaminan Basuki Tjahaja Purnama disentil Jubir Erick Thohir agar tidak seperti Dirut/Net

Politik

Jubir Erick Thohir: Jangan Sampai Ahok Komut Merasa Dirut Pertamina

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 17:06 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons pernyataan terkait banyaknya kontrak di BUMN yang bermasalah, Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga mengingatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak berperilaku seperti Direktur Utama.

Ahok saat ini tengah mengemban jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertaminan. Sedangkan Dirut Pertamina dijabat oleh Nicke Widyawati.

Dijelaskan Arya, apa yang disampaikan Ahok jauh-jauh hari telah disuarakan oleh Erick Thohir. Baik pernyataan terkait jangan sampai proyek di BUMN jadi bancaan korupsi dan juga BUMN adalah perusahaan milik negara.


"Kalaupun ada kerjasama dengan BUMN harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan, Itu semua sudah dibicarakan oleh Pak Erick," demikian kata Jubir Erick Thohir itu kepada wartawan, Minggu (28/11).

Arya juga menjelaskan Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir sudah memiliki 5 transformasi BUMN. Ia mengaku heran, sebagai Komut Pertamina Ahok tidak paham bahwa 5 transformasi itu sedang dilakukan seluruh BUMN di Indonesia.

Ia mengingatkan, Ahok tidak bertindak seperti seorang Dirut BUMN. Segala sesuatu yang berkaitan dengan program utama BUMN, kata Arya seharusnya disampaikan Ahok kepada sesama komisaris atau dewan direksi.

"Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina menjadi Komisaris merasa direktur Komut merasa Dirut itu jangan, harus tahu batasan," demikian Arya mengingatkan.

Arya mengaku tidak ingin Ahok di Pertamina seperti ketinggalan kereta. Ia melihat Ahok seperti tidak paham tentang apa yang sedang dikerjakan di BUMN se Indonesia.

"Jangan sampai Pak Ahok ketinggalan kereta. Masa Pak Ahok sebagai Komut Ketinggalan kereta," kata Arya.

Melalui laman Youtube pribadinya, Ahok mengungkapkan bahwa banyak kontrak di BUMN yang bermasalah, termasuk PT Pertamina yang saat ini dia menjadi Komutnya.

Ia menyayangkan ada kontrak BUMN yang justru menguntungkan pihak lain.

Ahok menuding, BUMN kerap kali berlindung pada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi, kalau saya, pasti anda saya proses," pungkas Ahok.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya