Berita

Komut PT Pertaminan Basuki Tjahaja Purnama disentil Jubir Erick Thohir agar tidak seperti Dirut/Net

Politik

Jubir Erick Thohir: Jangan Sampai Ahok Komut Merasa Dirut Pertamina

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 17:06 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons pernyataan terkait banyaknya kontrak di BUMN yang bermasalah, Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga mengingatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak berperilaku seperti Direktur Utama.

Ahok saat ini tengah mengemban jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertaminan. Sedangkan Dirut Pertamina dijabat oleh Nicke Widyawati.

Dijelaskan Arya, apa yang disampaikan Ahok jauh-jauh hari telah disuarakan oleh Erick Thohir. Baik pernyataan terkait jangan sampai proyek di BUMN jadi bancaan korupsi dan juga BUMN adalah perusahaan milik negara.

"Kalaupun ada kerjasama dengan BUMN harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan, Itu semua sudah dibicarakan oleh Pak Erick," demikian kata Jubir Erick Thohir itu kepada wartawan, Minggu (28/11).

Arya juga menjelaskan Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir sudah memiliki 5 transformasi BUMN. Ia mengaku heran, sebagai Komut Pertamina Ahok tidak paham bahwa 5 transformasi itu sedang dilakukan seluruh BUMN di Indonesia.

Ia mengingatkan, Ahok tidak bertindak seperti seorang Dirut BUMN. Segala sesuatu yang berkaitan dengan program utama BUMN, kata Arya seharusnya disampaikan Ahok kepada sesama komisaris atau dewan direksi.

"Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina menjadi Komisaris merasa direktur Komut merasa Dirut itu jangan, harus tahu batasan," demikian Arya mengingatkan.

Arya mengaku tidak ingin Ahok di Pertamina seperti ketinggalan kereta. Ia melihat Ahok seperti tidak paham tentang apa yang sedang dikerjakan di BUMN se Indonesia.

"Jangan sampai Pak Ahok ketinggalan kereta. Masa Pak Ahok sebagai Komut Ketinggalan kereta," kata Arya.

Melalui laman Youtube pribadinya, Ahok mengungkapkan bahwa banyak kontrak di BUMN yang bermasalah, termasuk PT Pertamina yang saat ini dia menjadi Komutnya.

Ia menyayangkan ada kontrak BUMN yang justru menguntungkan pihak lain.

Ahok menuding, BUMN kerap kali berlindung pada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi, kalau saya, pasti anda saya proses," pungkas Ahok.

Populer

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

KPK Juga Usut Dugaan Korupsi di Telkom Terkait Pengadaan Perangkat Keras Samsung Galaxy

Rabu, 15 Mei 2024 | 13:09

Alvin Lim Protes Izin Galangan Kapal Panji Gumilang

Sabtu, 11 Mei 2024 | 15:56

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Kementerian BUMN Rombak Susunan Direksi ID FOOD

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:47

Agar Ekonomi Indonesia di Triwulan II Tetap Tumbuh, DPR Ingatkan untuk Lakukan Hal Ini

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:35

Dukung Penuh Pengurus LP3KN, Menag RI Umumkan Rencana Kedatangan Paus Fransiskus

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:34

Iuran BPJS Tidak Berubah Meski Sistem Kelas Dihapus

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:14

Resmi, Massimiliano Allegri Bukan Lagi Pelatih Juventus

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:12

Ayah Mendiang Eki Doakan Pelaku Pembunuhan Vina Cirebon Segera Ditangkap

Sabtu, 18 Mei 2024 | 06:54

Hendropriyono Yakin Prabowo Lanjutkan IKN

Sabtu, 18 Mei 2024 | 06:35

Percetakan di Banda Aceh Meringis jadi Korban Janji Manis Caleg

Sabtu, 18 Mei 2024 | 06:16

Hendropriyono: Demokrasi Pancasila Tidak Mengenal Oposisi

Sabtu, 18 Mei 2024 | 05:55

Selengkapnya