Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Net
Wacana pembelian StreetScooter milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman merupakan sebuah langkah strategi untuk pengembangan mobil listrik nasional.
Atas alasan itu, pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul menilai penolakan yang dilakukan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap wacana tersebut patut diduga didasarkan pada tekanan yang besar.
Pertama-tama Adib mengkritik gaya komunikasi Ahok yang mengumbar masalah ke publik, padahal dia adalah pejabat negara yang tempatnya bekerja terlibat dalam kerjasama tersebut.
“Sebagai komisaris utama, beliau seharusnya bisa lebih wise dalam membicarakan urusan perseroan di wilayah publik. Jangan seolah-olah menjadi pihak yang baik dan benar sendiri di internal perusahaan," kata Adib kepada wartawan, Minggu (28/11).
Sementara itu, Adib mengurai bahwa apa yang dilakukan Ahok sangat berbahaya bagi perusahaan. Apalagi perusahaan sudah menandatangani NDA (Non Disclosure Agreement).
Di satu sisi, Adib yakin keputusan bisnis yang diwacanakan oleh manajemen Pertamina tersebut tentu memiliki pertimbangan bisnis tertentu, baik dari sisi brand image dan kwalitas produk streetscooter, hingga kesempatan Indonesia melalui IBC untuk melakukan loncatan teknologi. Termasuk kesanggupan keuangan Pertamina dalam menjalankan bisnis itu sendiri.
"Ahok bisa disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas segregasi sosial politik bangsa selama selama ini. Karena pernyataan politisnya yang mengganggu dan menyinggung pihak lain," tegasnya.
Dia tidak ingin isu mobil listrik ini hanya dijadikan komoditas politik Ahok. Lalu Menimbulkan kegaduhan sosial dan khususnya di internal Pertamina.
"Atau mungkin karena bukan perusahaan mobil China yang diakuisisi? Sehingga Ahok menunjukan ketidaksetujuan keputusan bisnis tersebut dengan berupaya meraih simpati publik," ujar Adib
Dalam statementnya, Ahok sempat menyatakan daripada mengakuisisi perusahaan mobil EV, lebih baik mengajak kerjasama dengan salah satu brand kendaraan roda empat asal China yang juga saat ini sudah memproduksi mobil EV.
"Tentunya statement ini mempertegas posisi keberadaan Ahok dalam menolak rencana akuisisi perusahaan mobil steetScooter. Dan tegas terlihat Ahok seolah0olah mau menahan berkembangnya Industri Mobil EV yang bisa dimiliki oleh Negara Indonesia," papar Adib.
Lebih lanjut, Adib menegaskan bahwa bagaimanapun apabila Pertamina Power Indonesia (PPI) bisa mengakusisi perusahaan mobil Streetscooter yang sudah berjalan memproduksi dan memasarkan mobil EV, maka kedepannya bangsa kita bisa lebih cepat masuk dan memiliki dalam Industri kendaraan EV yang sangat berpotensial dalam pengembangannya kedepannya.
"Pertamina Power Indonesia juga bisa menaruh langsung putra putri indonesia dalam Pabrik tersebut sehingga transfer technology atas Industri Kendaraan ELectrical Vehicle bisa lebih cepat dan akurat dalam penetrasinya," tegasnya.
