Berita

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Joe Biden Minta Jepang Tingkatkan Anggaran Pertahanan Demi Lawan China

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 10:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) memiliki harapan besar pada Jepang untuk mengerahkan kekuatan melawan China.

Hal tersebut terlihat selama panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Oktober lalu, seperti yang baru dimuat Kyodo News pada Sabtu (27/11).

Lewat kesempatan tersebut, menurut sumber diplomatik, Biden mengaku berharap Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanannya di tengah kebangkitan China.


Sejauh ini, Jepang telah mempertahankan anggaran pertahanannya sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) berdasarkan konstitusi yang menyatakan pertahanan Jepang harus bersifat pasif.

Namun pada Sabtu, Kishida berjanji untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Komitmen itu ia sampaikan saat pidato di pangkalan Pasukan Bela Diri Darat (GSDF).

Kishida mengaku prihatin tentang perkembangan pesat teknologi rudal Korea Utara dan ekspansi militer China.

Ketika Jepang merevisi kebijakan luar negeri dan keamanannya, Kishida mengatakan semua opsi akan ada di atas meja, termasuk gagasan memberi Pasukan Bela Diri kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh yang bermusuhan.

"Jepang tidak dapat mengabaikan perkembangan (Korea Utara) baru-baru ini dan peningkatan teknologi baru seperti senjata luncur hipersonik dan rudal dengan orbit tidak teratur," ujarnya.

Di sisi lain, Kishida juga menunjuk langkah China untuk memperkuat militernya tanpa menjaga transparansi yang memadai.

"China terus memperkuat militernya tanpa transparansi yang memadai dan melakukan upaya sepihak untuk mengubah status quo," ucapnya.

Kishida juga telah menyatakan keprihatinan yang kuat atas masalah hak asasi manusia di China selama sambutannya pada pertemuan virtual para pemimpin dari sekitar 50 negara Asia dan Eropa pada Jumat (26/11).

Kishida menyuarakan kekhawatiran tentang situasi hak di Hong Kong serta wilayah Xinjiang di barat laut China di sela-sela KTT.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya