Berita

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Joe Biden Minta Jepang Tingkatkan Anggaran Pertahanan Demi Lawan China

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 10:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) memiliki harapan besar pada Jepang untuk mengerahkan kekuatan melawan China.

Hal tersebut terlihat selama panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Oktober lalu, seperti yang baru dimuat Kyodo News pada Sabtu (27/11).

Lewat kesempatan tersebut, menurut sumber diplomatik, Biden mengaku berharap Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanannya di tengah kebangkitan China.


Sejauh ini, Jepang telah mempertahankan anggaran pertahanannya sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) berdasarkan konstitusi yang menyatakan pertahanan Jepang harus bersifat pasif.

Namun pada Sabtu, Kishida berjanji untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Komitmen itu ia sampaikan saat pidato di pangkalan Pasukan Bela Diri Darat (GSDF).

Kishida mengaku prihatin tentang perkembangan pesat teknologi rudal Korea Utara dan ekspansi militer China.

Ketika Jepang merevisi kebijakan luar negeri dan keamanannya, Kishida mengatakan semua opsi akan ada di atas meja, termasuk gagasan memberi Pasukan Bela Diri kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh yang bermusuhan.

"Jepang tidak dapat mengabaikan perkembangan (Korea Utara) baru-baru ini dan peningkatan teknologi baru seperti senjata luncur hipersonik dan rudal dengan orbit tidak teratur," ujarnya.

Di sisi lain, Kishida juga menunjuk langkah China untuk memperkuat militernya tanpa menjaga transparansi yang memadai.

"China terus memperkuat militernya tanpa transparansi yang memadai dan melakukan upaya sepihak untuk mengubah status quo," ucapnya.

Kishida juga telah menyatakan keprihatinan yang kuat atas masalah hak asasi manusia di China selama sambutannya pada pertemuan virtual para pemimpin dari sekitar 50 negara Asia dan Eropa pada Jumat (26/11).

Kishida menyuarakan kekhawatiran tentang situasi hak di Hong Kong serta wilayah Xinjiang di barat laut China di sela-sela KTT.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya