Berita

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Joe Biden Minta Jepang Tingkatkan Anggaran Pertahanan Demi Lawan China

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 10:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) memiliki harapan besar pada Jepang untuk mengerahkan kekuatan melawan China.

Hal tersebut terlihat selama panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Oktober lalu, seperti yang baru dimuat Kyodo News pada Sabtu (27/11).

Lewat kesempatan tersebut, menurut sumber diplomatik, Biden mengaku berharap Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanannya di tengah kebangkitan China.


Sejauh ini, Jepang telah mempertahankan anggaran pertahanannya sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) berdasarkan konstitusi yang menyatakan pertahanan Jepang harus bersifat pasif.

Namun pada Sabtu, Kishida berjanji untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Komitmen itu ia sampaikan saat pidato di pangkalan Pasukan Bela Diri Darat (GSDF).

Kishida mengaku prihatin tentang perkembangan pesat teknologi rudal Korea Utara dan ekspansi militer China.

Ketika Jepang merevisi kebijakan luar negeri dan keamanannya, Kishida mengatakan semua opsi akan ada di atas meja, termasuk gagasan memberi Pasukan Bela Diri kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh yang bermusuhan.

"Jepang tidak dapat mengabaikan perkembangan (Korea Utara) baru-baru ini dan peningkatan teknologi baru seperti senjata luncur hipersonik dan rudal dengan orbit tidak teratur," ujarnya.

Di sisi lain, Kishida juga menunjuk langkah China untuk memperkuat militernya tanpa menjaga transparansi yang memadai.

"China terus memperkuat militernya tanpa transparansi yang memadai dan melakukan upaya sepihak untuk mengubah status quo," ucapnya.

Kishida juga telah menyatakan keprihatinan yang kuat atas masalah hak asasi manusia di China selama sambutannya pada pertemuan virtual para pemimpin dari sekitar 50 negara Asia dan Eropa pada Jumat (26/11).

Kishida menyuarakan kekhawatiran tentang situasi hak di Hong Kong serta wilayah Xinjiang di barat laut China di sela-sela KTT.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya