Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Presiden Jokowi Akan Banjir Apresiasi Jika Nama Syahganda Cs Direhabilitasi

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rakyat Indonesia akan merasa mendapatkan perlindungan atas kesalahan proses hukum dari negara jika Presiden Joko Widodo merehabilitasi nama para korban pengkritik UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, dengan dinyatakannya UU Cipta Kerja atau Ciptaker inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka sebaiknya pemerintah atau Jokowi dapat merehabilitasi korban pengkritik UU Ciptaker, salah satunya Syahganda Nainggolan.

"Apabila melihat kritikan pada saat UU Cipta Kerja akan, pada saat atau setelah disahkan, mestinya pemerintah sadar bahwa kritikan tersebut benar adanya dengan diperkuat oleh Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/11).


Pemerintah, kata Saiful, semestinya dapat mempertimbangkan untuk rehabilitasi seperti kasus salah tangkap di Amerika Serikat.

"Kita semua tau hukum internasional harus menjadi rujukan terhadap berbagai kasus yang ada di tanah air. Sehingga menurut saya sangat bisa kemudian Presiden memberikan rehabilitasi kepada pihak-pihak yang dirugikan atas adanya kritik kepada UU Cipta Kerja," kata Saiful.

Saiful menganggap sangat bijak dan akan diapresiasi oleh publik apabila kasus yang menimpa para aktivis pada saat melakukan kritik terhadap UU Ciptaker diberikan rehabilitasi oleh Presiden.

"Sehingga publik benar-benar dapat perlindungan atas kesalahan masa lalu tentang kesalahan putusan terkait telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja," pungkas Saiful.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya