Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Presiden Jokowi Akan Banjir Apresiasi Jika Nama Syahganda Cs Direhabilitasi

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rakyat Indonesia akan merasa mendapatkan perlindungan atas kesalahan proses hukum dari negara jika Presiden Joko Widodo merehabilitasi nama para korban pengkritik UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, dengan dinyatakannya UU Cipta Kerja atau Ciptaker inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka sebaiknya pemerintah atau Jokowi dapat merehabilitasi korban pengkritik UU Ciptaker, salah satunya Syahganda Nainggolan.

"Apabila melihat kritikan pada saat UU Cipta Kerja akan, pada saat atau setelah disahkan, mestinya pemerintah sadar bahwa kritikan tersebut benar adanya dengan diperkuat oleh Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/11).


Pemerintah, kata Saiful, semestinya dapat mempertimbangkan untuk rehabilitasi seperti kasus salah tangkap di Amerika Serikat.

"Kita semua tau hukum internasional harus menjadi rujukan terhadap berbagai kasus yang ada di tanah air. Sehingga menurut saya sangat bisa kemudian Presiden memberikan rehabilitasi kepada pihak-pihak yang dirugikan atas adanya kritik kepada UU Cipta Kerja," kata Saiful.

Saiful menganggap sangat bijak dan akan diapresiasi oleh publik apabila kasus yang menimpa para aktivis pada saat melakukan kritik terhadap UU Ciptaker diberikan rehabilitasi oleh Presiden.

"Sehingga publik benar-benar dapat perlindungan atas kesalahan masa lalu tentang kesalahan putusan terkait telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja," pungkas Saiful.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya