Berita

Sekretaris Jenderal Partai Gerindar Ahmad Muzani/RMOL

Politik

Ganggu Pemulihan Ekonomi, Gerindra Minta Pemerintah Cabut Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah

JUMAT, 26 NOVEMBER 2021 | 17:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Gerindra keberatan dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36/2020 yang akan melarang peredaran minyak goreng curah per 1 Januari 2022.

Dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindar Ahmad Muzani, larangan penjualan minyak goreng curah akan memberatkan perekonomian rumah tangga, pedagang kecil, dan sektor UMKM.

Pasalnya, kata Muzani, selama ini banyak pelaku usaha kecil yang bergantung pada minyak goreng curah karena harganya yang lebih terjangkau.


"Untuk itu, Fraksi Gerindra DPR RI meminta agar pemerintah meninjau ulang atau mencabut peraturan tersebut," kata Muzani yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Menurutnya, larangan penjualan minyak goreng curah akan menjadi pemicu timbulnya masalah baru pada kesejahteraan rakyat. Sebab, minyak goreng curah telah menjadi komoditas utama yang digunakan oleh para UMKM, termasuk rumah tangga.

Salah satunya, lanjut Wakil Ketua MPR RI ini, adalah soal pendapatan pelaku usaha ketika biaya produksi meningkat dengan penghasilan yang pas-pasan seiring situasi pandemi virus corona baru (Covid-19) yang belum berlalu.

"Sektor usaha yang menggunakan minyak goreng curah sebagai basis produksinya seperti goreng-gorengan yang tersaji di banyak warung dan tukang gorengan, akan menanggung biaya produksi yang lebih tinggi," katanya.

"Demikian juga biaya rumah tangga yang ekonominya pas-pasan, sehingga itu akan memberatkan daya beli mereka," sambungnya.

Lebih jauh, Muzani memandang kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Termasuk, peningkatan kapasitas UMKM kita sebagai jaring pengaman perekonomian nasional.

"Ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin memperdayakan dan memperkuat UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya