Berita

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama/Net

Politik

Ahok Ingin UU BPK Direvisi, Pengamat: Jangan-jangan Masih Dendam

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 16:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seperti sedang ngadi-ngadi atau mengada-ada. Pasalnya dia membuat pernyataan di publik yang tidak etis dan di luar tugas dan fungsi sebagai komut Pertamina.

Lewat kanal YouTube pribadinya, Ahok menggugat roadmap mobil listrik (electric Vehide atau eV) yang sedang dikerjakan dan dikembangkan pemerintahan Presiden Jokowi dinilai berbahaya.

Tidak hanya itu, Ahok juga mendesak agar UU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) direvisi. Alasannya, karena dalam UU itu, BPK tidak perlu pihak ketiga dalam melakukan pemeriksaan keuangan berbagai instansi dan BUMN.


Seolah mantan Gubernur DKI Jakarta itu meragukan hasil kinerja anggota BPK dalam melakukan pemeriksaan kementerian/lembaga pemerintah.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin tegas meminta Ahok sebagai bagian dari pemerintah tidak mengumbar kegaduhan-kegaduhan yang tidak substansial di tengah masyarakat.

“Ahok jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/11).

Dia juga meminta Ahok tidak perlu sibuk mengurusi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebab, kewenangan Ahok sebagai pejabat negara jauh dari itu.

“BPK itu urusannya dengan Komisi XI DPR RI,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Lebih lanjut, Ujang Komarudin bertanya-tanya tentang mens rea dari Ahok yang meminta agar UU BPK direvisi. Ujang tidak ingin niatan itu didasari motif balas dendam mengingat catatan BPK untuk Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta buruk.

“Jangan sampai dia masih dendam ke BPK. Karena dia pernah diaudit BPK terkait pengadaan tanah dan diduga oleh BPK melakukan tindakan korupsi. Dan BPK pernah memberi penilaian Wajar Dengan Kecualian ketika dia jadi Plt Gubernur DKI Jakarta,” tegasnya.

“Intinya, jangan buat isu-isu yang tak perlum” demikian Ujang Komarudin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya