Berita

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama/Net

Politik

Ahok Merasa Seolah Benar, Padahal Sedang Menampakkan Diri Dia Tidak Mengerti Etika Organisasi

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 15:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Arogansi Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dalam menggugat roadmap mobil listrik (electric Vehide atau eV) yang sedang dikerjakan dan dikembangkan pemerintahan Presiden Jokowi dinilai berbahaya.

Selain mengumbar masalah internal dalam ruang publik melalui akun kanal YouTube pribadi, Ahok juga kembali menampakkan jati dirinya yang seolah selalu dalam posisi benar.

Padahal, kata Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Firman Kurniawan Said, apa yang dilakukan Ahok justru menunjukkan bahwa dia tidak mengerti mengenai etika organisasi. Sebab, masalah ini seharusnya dapat diselesaikan di internal pemerintahan.


Ahok bisa berdebat sebagai komisaris utama Pertamina dengan stakeholder lain yang dinilai olehnya salah.
 
“Tapi ini seolah-olah hanya dia yang paling benar dan pihak lain sudah pasti salah. Itu arogansi yang sangat berbahaya” ujar pria yang akrab disapa Yawan itu.

Menurutnya, jika Ahok memang punya basis data yang baik mengenai roadmap kebijakan mobil listrik tanah air, maka seharusnya hal tersebut lebih memudahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam meyakinkan setiap stakeholder Pertamina Power Indonesia (PPI).
 
“Jika Ahok tidak bisa menyelesaikan persoalan ini dalam internal Pertamina dan justru melempar isu ini ke wilayah publik, maka itu berarti ada yang tidak beres dalam manajemen Pertamina, di mana Ahok menjadi komisaris utama di dalamnya,” urai Yawan.

Menggunakan ruang publik untuk menyerang internal Pertamina, sudah pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik pula.

Yawan menilai, Ahok seolah sudah siap terjerembab dalam kubangan kesalahan yang sama sebagaimana yang dia lakukan pada kasus penistaan agama sebelumnya.

“Ahok seperti tidak belajar pada masa lalu, di mana gaya komunikasi publik yang dipraktikkannya seringkali menyinggung pihak-pihak lain,” ujar Yawan.

"Seharusnya dia tahu bahwa reuni 212 tak lama lagi akan berlangsung, jangan sampai terjadi pengulangan,” tutupnya,

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya