Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie/Net

Politik

Jokowi Tidak Pernah Membaca Kemampuan dan Keahlian Menteri yang Dipilih

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 15:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Cara Presiden Joko Widodo dalam menunjuk menteri baru dalam setiap perombakan kabinet atau reshuffle dinilai tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang. Jokowi tidak pernah mendengarkan masukan publik tentang nama-nama yang pantas menjadi menteri.

Begitu kata Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (25/11).

“Jokowi punya teropong lain, kerap bukan orang populer atau dikenal publik yang diusung, tapi mereka yang tak terlalu diuber-uber media,” ujarnya.


Calon yang disukai publik tidak langsung diakomodir. Sementara desakan agar seorang menteri dirombak karena tidak tampil maksimal tidak respon dengan baik.

“Saya pelajari sejak periode lalu Jokowi tak pernah membaca kemampuan dan keahlian menterinya,” tegas Jerry Massie.

Jokowi terbilang pemimpin yang paling buruk dalam menentukan “the right man on the right place”. Seperti menempatkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yang tidak memiliki latar belakang di dunia pendidikan. Bahkan tampak nirterobosan saat menghadapi pandemi.

“Jadi soal menentukan right man, Jokowi masih kalah sama pendahulunya Presiden Soekarno, Soeharto, sampai SBY,” sambungnya.

Singkatnya, jika Presiden Jokowi memiliki prinsip dan pandangan lain soal reshuffle, maka seharusnya dia melakukan perombakan sejak September. Sebab, banyak menteri yang kinerjanya buruk dan tak berprestasi bahkan kebijakannya amburadul.

“Saya sarankan perlu ada jajak pendapat untuk menteri juga mana yang buruk dan tak ada kontrubusi tak perlu dipertahankan. Sebetulnya hampir setengah kinerja menterinya mengecewakan, tapi sulit bagi Jokowi mereshuffle sebanyak itu. Paling banter di bawah 5 menteri yang diganti tak lebih,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya