Berita

Protes di Beograd atas rencana penerapan undang-undang tentang pengambilalihan dan referendum untuk membantu investor mempercepat proyek pertambangan mereka di Serbia/Net

Dunia

Ribuan Pengunjuk Rasa Turun ke Beograd Menentang Hukum Pengambilalihan Tambang Lithium

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Lebih dari 2.000 orang berkumpul di depan kantor kepresidenan Serbia dengan meneriakkan yel-yel 'kembalikan Serbia' dan "Kami tidak akan serahkan Serbia'.

Sebagian pengunjuk rasa berbaris melalui pusat kota. Mereka menyatakan penolakan terhadap undang-undang tentang pengambilalihan dan referendum yang menurut para pemerhati lingkungan dirancang untuk menguntungkan perusahaan pertambangan asing.

Serbia adalah salah satu negara paling tercemar di Eropa dan akan membutuhkan miliaran euro untuk memenuhi standar lingkungan Uni Eropa jika ingin bergabung dengan blok tersebut.


Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Beograd telah menawarkan sumber daya pertambangan kepada perusahaan asing, termasuk penambang tembaga Zijin China dan Rio Tinto, meskipun ditentang oleh beberapa penduduk dan pemerhati lingkungan yang mengatakan eksplorasi bijih akan semakin meningkatkan polusi.

Rio Tinto yang berbasis di London,  mengatakan akan mematuhi semua standar lingkungan domestik dan Uni Eropa di tambang lithium di Serbia senilai 2,4 juta dolar AS, termasuk yang terbesar di Eropo, seperti dilaporkan Euro News.

Tambang tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan ekspor dan pekerjaan yang signifikan bagi Serbia, terutama jika negara tersebut mengejar rencana untuk memperbaikinya secara lokal dan mengembangkan pabrik baterai lithium.

Banyak wilayah yang menjadi incaran pertambangan.  Proyek infrastruktur menolak untuk menjual properti mereka dan pergi ke pengadilan, mencari kompensasi yang lebih tinggi dalam proses hukum yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan.

Rancangan undang-undang tentang pengambilalihan akan diperdebatkan dalam beberapa hari mendatang di parlemen, yang didominasi oleh aliansi yang setia kepada Vučić. Ini membayangkan batas waktu hingga delapan hari untuk pengambilalihan properti oleh negara.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya