Kata Ketua HMI, Ulah Ahok Membuktikan Pejabat Kita Tidak Punya Kode Etik Partnership

Penolakan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas wacana pembelian StreetScooter milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman, sebagai strategi pengembangan mobil listrik nasional dinilai tidak etis.

Sebab, penolakan disampaikan melalui kanal YouTube pribadi dan bukan disampaikan dalam forum resmi dalam kapasitas sebagai komisaris utama Pertamina.

Ketua PB HMI Ali Zakiyuddin menilai, secara etis, cara, dan sikap komunikasi Ahok terbilang politis dan jauh dari tradisi dialog bangsa Indonesia.

“Sebagai komisaris utama, beliau seharusnya bisa lebih wise dalam membicarakan urusan perseroan di wilayah publik. Menegur Dirut tidak harus dilakukan secara terbuka. Jangan seolah-olah menjadi pihak yang baik dan benar sendiri di internal perusahaan", ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/11).

Ali Zakiyuddin yakin keputusan bisnis yang diwacanakan oleh manajemen Pertamina sudah pasti memilki pertimbangan bisnis tertentu. Baik dari sisi brand image streetscooter maupun terkait dengan kesanggupan keuangan Pertamina itu sendiri.

Singkatnya, mengakuisisi perusahaan yang sudah berjalan dan memiliki pasar di banyak negara, dinilai sebagai sebuah langkah yang tepat.

Rencana pembelian StreetScooter itu, sambungnya, adalah bagian dari rencana corporate action yang tentunya dipikirkan secara matang, dan masih memerlukan beberapa tahapan termasuk due dilligent yang cermat dan hati-hati. Saat ini proses due dilligent masih berlangsung, sehingga sangat tidak tepat membocorkan rencana strategis confidential perusahaan kepada publik.

“Yang disayangkan atas apa yang dilakukan oleh Ahok ini adalah membuat situasi tidak nyaman bagi dunia investasi kita, karena hal ini membuktikan bahwa pejabat kita tidak memiliki kode etik dalam partnership, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan partner global dalam berbisnis di Indonesia,” tegasnya.