Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Komitmen Jokowi Enggak Nyambung dengan Kenyataan Penanganan Covid-19

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 23:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Flashback Jokowi Diwawancarai di G20, Dosen Paramadina Ini Sebut Ada Disconnect Antara Statement Jokowi dengan Kebijakan yang Dikeluarkan

Pernyataan komitmen Presiden Joko Widodo terkait penanganan pandemi Covid-19, saat diwawancarai oleh wartawan luar negeri dalam acara KTT G20, jauh dari kenyataan yang ada di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy-Managing Director, Ahmad Khoirul Umam, saat menjadi narasumber di acara diskusi publik Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini dan Universitas Paramadina bertajuk "Pandemi & Kebijakan Pemerintah: Evaluasi 2021" melalui Twitter Spaces, Rabu malam (24/11).


"Saya berangkat dari statement yang bagi saya cukup menarik tapi agak menggelitik," ujar Umam seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (24/11).

Dalam wawancara tersebut, Umam menyoroti pernyataan Jokowi terkait rencana kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah menelan korban sekitar 140 ribu lebih jiwa warga.

Dalam jawabannya, Umam menyebutkan bahwa Presiden Jokowi mengaku akan melakukan perbaikan pada level reformasi kesehatan nasional.

Terkait jawaban Presiden Jokowi tersebut, Umam melihat struktur belanja pemerintah pada 2021 tidak merepresentasikan apa yang menjadi komitmen Jokowi. Karena, pemerintah tidak menjadikan momentum setahun pandemi untuk mempelajari dan mengeluarkan anggaran terhadap dampak pandemi Covid-19.

"Di komposisi dasarnya (struktur anggaran pemerintah) misalnya. Anggaran untuk kesehatan terpaut jauh dibanding anggaran untuk infrastruktur. Termasuk untuk pendidikan yang sudah bagus tapi alokasinya sangat jauh sekali (dibanding infrastruktur)," tuturnya.

Sepengetahuan Umam, struktur anggaran untuk infrastruktur untuk tahun 2021 berada di angka Rp 414 triliun. Sementara di sektor kesehatan hanya sekitar Rp 169 triliun.

Dari kenyataan yang ada tersebut, Umam menilai pernyataan Jokowi tak nyambung dengan komitmennya dalam konteks kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

"Sementara kita tau, dalam konteks penanganan pandemi, tentu ada banyak instrumen yang bisa kita ukur. Kalau saya membahasakan, itu semacam kita itu seperti dipaksa oleh keadaan untuk menjalankan protokol tawakal. Jadi, kuncinya adalah 'SDM', selamatkan diri masing-masing," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya