Fiskal Indonesia Babak Belur, Didik J. Rachbini: Saya Menyebutnya Politik Perbanditan

Sektor fiskal Indonesia saat pandemi virus corona baru (Covid-19) dianggap babak belur. Kondisi itu diprediksi akan berdampak kepada Presiden selanjutnya.

Demikian disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J. Rachbini saat membuka acara Acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Forum Ekonomi Politik Universitas Paramadina bertajuk "Pandemi & Kebijakan Pemerintah: Evaluasi 2021" melalui Twitter Spaces, Rabu malam (24/11).

Menurut Prof Didik, babak belurnya sektor fiskal yang terjadi saat ini seperti di era Presiden Soeharto yang kreditnya hancur lebur. Meskipun, pada zaman Soeharto, terjadi keberhasilan swasembada pangan.

"Jadi sektor fiskal kita babak belur dan proses pengambilan keputusannya kacau. Saya menyebutnya politik perbanditan," ujar Prof Didik seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (24/11).

Hal tersebut kata Prof Didik, dikarenakan obligasi yang direncanakan pemerintah pada tahun 2020 sebelum Covid-19  sebesar Rp 650 triliun untuk membayar bunga pokok dan pembangunan.

"Tetapi, kemudian diubah waktu Covid-19, obligasi itu rilis obligasi menjadi Rp 1.220 triliun. Realisasinya sekarang Rp 1.500 triliun. Akibatnya nanti kepada presiden yang akan datang itu cukup berat," kata Prof Didik.

Namun demikian kata Prof Didik, pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali saat ini dan patut disyukuri.

"Yang lain sektor-sektor itu babak belur, sektor ritel dan lain-lain sudah bertransformasi ke sektor e-commerce dan lain-lain," pungkas Prof Didik.

Setelah pembukaan acara ini, dilanjutkan dengan dua narasumber, yaitu Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy yang juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam; dan ekonom senior, Bayu Krisnamurthi.